Kementerian PAN-RB Luncurkan E-Govt
By Admin
nusakini.com - Jakarta - Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lincah, efektif dan efisien, diperlukan penerapan e-Government secara masif terstruktur dan sistematis. Hal itu diperlukan mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, saat ini kita memasuki era Connectivity dan internet of Think, dimana Batasan ruang diterjang dan waktu dipersingkat. “Demikian juga dalam tata kelola pemerintahan, penerapan Sistem Pemerintaha berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Government adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya dalam Launching E-government kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (04/10).
Dikatakan, kementerian PANRB sebagai penggerak utama reformasi birokrasi memiliki tanggung jawab untuk bisa menjadi role model nasional penerapan e-government. “launching e-government ini adalah momentum aktualisasi tanggung jawab tersebut” imbuhnya.
Launching e-government ini, menurut Asman abnur, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kementerian PANRB sudah move on ke zona kompetitif, yakni dengan menerapkan e-government dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini juga untuk menegaskan bahwa kementerian PANRB memiliki kesiapan optimal sebagai role model e-government nasional, serta dapat memberi inspirasi kepada instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi penerapan e-government.
Kementerian PANRB sebagai penggerak utama (prime over) reformasi birokrasi, menyadari betul pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akun akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di era digital menuju terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun ke tahuan kementarian PANRB terus berbenah serta melakukan perbaikan dan inovasi yang dibalut dalam inisiatif bertajuk “menuju pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel”.
Dalam kesempatan yang sama, sekretaris kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan, terdapat 7 inovasi kementerian PANRB dan 1 Inovasi dari Komisi aparatur sipil negara (KASN) yang dilaunching hari ini, yaitu command center, e-office, e-salam, e-karpeg, e-data, e-performance, DC dan DRC, SIJAPTI.
Dijelaskan, command center merupakan pusat kendali dan monitoring data pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Selain berfungsi sebagai supporting system bagi pengambilan keputusan pimpinan, command center juga berfungsi sebagai media analisis dan ekspos informasi.
Command center ini dilengkapi berbagai aplikasi dan perangkat berbasis teknologi informasi dengan dukungan data up to date dan terintegerasi, sehingga menjadikannya sebagai tempat strategis. “Command Center juga dilengkapi berbagai fitur penting seperti: data special, visualisasi data multi layer, dan ruang rapat dengan dukungan big screen,” ujarnya.
Sedangkan e-Office PANRB SMART, lanjut Atmaji, adalah sebuah system informasi persuratan elektronik, informasi kepegawaian, serta Layanan penugasan dan tata usaha. SMART merupakan kependekan dari Sigap, Melayani, Amanah, Ramah dan Teliti. “Dengan system ini, semua Layanan administrasi dapat dilakukan melalui satu pintu.
E-Office PANRB SMART ini memiliki karakteristik menarik, yakni fungsi checker, maker dan signer, Dapat approval dimana saja, kemudahan akses dari berbagai tempat dan perangkat, statistik kehadiran pegawai dan tamu, reservasi ruang rapat dilakukan secara elektronik, dan siap diintegrasikan dengan aplikasi e-Office nasional.
Berikutnya adalah e-Salam (Sistem Aplikasi Layanan Kementerian PANRB), yakni aplikasi Layanan Kementerian PANRB berbasis web dan terintegrasi. Fungsinya, untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat kepada seluruh stakeholders mengenai perkembangan proses berbagai Layanan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel berbasis elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan stakeholders terhadap Layanan yang diberikan Kementerian PANRB.
Layanan e-Salam meliputi penetapan tunjangan kinerja, penataan kelembagaan, persetujuan hari dan jam kerja, ijin prinsip pakaian dinas, penetapan tunjangan fungsional, penetapan kelas jabatan, penetapan hak keuangan pimpinan/anggota LNS, penetapan tunjangan jabatan fungsional, dan narasumber bimtek/sosialisasi.
Aplikasi e-Karpeg, adalah kartu identitas multifungsi. Selain berfungsi sebagai kartu identitas pegawai, e-Karpeg pun dapat digunakan untuk akses ruangan kerja, ATM serta dilengkapi fasilitas uang elektronik.
Sedangkan e-Data merupakan inovasi untuk mengintergrasikan data pegawai Kementerian PANRB dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta data Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen). “e-Data menjadikan dinamika data pegawai langsung terekam secara real time. Menjelang masa purna bhakti, semuanya sudah disiapkan sehingga pegawai tidak lagi kebingungan dalam mengurus pensiunnya,’ lanjut Atmaji.
Aplikasi selanjutnya adalah e-Performance Based Budgeting, yang merupakan aplikasi system perencanaan kinerja dan penganggaran. Aplikasi ini diturunkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan yang berisi beberapa modul. Yakni modul Perencanaan Kinerja seperti Renstra dan PK, Perencanaan Kegiatan dan Anggaran seperti Renja, KAK, dan RAB, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Adapun Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) adalah infrastruktur teknologi yang sangat penting dalam menjamin optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian PANRB. Khusus penyediaan DRC dilakukan melalui pendekatan collaborative government, yakni kerjasama dengan PT. Taspen. “Kedepan, DC dan DRC Kementerian PANRB siap diintegrasikan dengan DC dan DRC nasional,” imbuhnya.
Ditambahkan, pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang baru saja melaunching SIJAPTI (Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi) segera diintegrasikan ke Command Center Kementerian PANRB.
Dengan masuknya Aplikasi Sijapti, dapat menambah fitur informasi yang tersedia di command center, sehingga pengawasan dalam hal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah dapat menjadi lebih cepat, mudah dan murah. (p/ma)