Gedung Kantor Kementerian BUMN 

nusakini.com - Kementerian BUMN kembali mengingatkan jajaran direktur, komisaris dan pegawai perusahaan milik negara agar menghindari kegiatan pungutan liar (pungli). 

Sehubungan dengan operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar yang terjadi di ruang kantor Pelindo III pada Selasa, 1 November 2016, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), telah resmi memberhentikan Sdr. Rahmat Satria sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III (Persero). 

• Pacu Kualitas Layanan Konsumen Aviasi, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Gelar Kompetisi Keahlian dan Peningkatan Kompetensi Operator
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Sigap Salurkan Bantuan Untuk Korban Terdampak Bencana Longsor Toraja
• Pertamina Beri Sanksi ke Arie Febriant Gegara Meludah
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Berikan Santunan Anak Yatim, Gandeng BAZNAS untuk Pengumpulan Zakat Kolektif
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Bersama BPH Migas Pastikan Kesiapan Sarfas BBM & LPG Jelang Idul Fitri 1445 H

"Berkenaan dengan OTT tersebut, kami tidak dapat mentolerir kegiatan yang melanggar hukum dalam operasional BUMN memberikan pelayanan kepada publik," ungkap Kepala Biro Umum dan Humas Wahyu Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/11/2016) 

Dia juga menyampaikan Kementerian BUMN mengapresiasi jajaran Polri dan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang telah menjalankan tugas dengan baik. 

Berkenaan dengan hal itu, Kementerian BUMN dengan Surat Edaran Nomor: SE-02/MBU/10/2016 2 November 2016 tentang Penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Bersih meminta kepada seluruh Komisaris Utama dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menghindari perbuatan tidak terpuji atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan terus menerapkan praktik Good Corporate Governance secara konsisten dan berkesinambungan serta melakukan pengawasan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari pungli dalam menjalankan tugas.(p/mk)