nusakini.com--Kementerian Perindustrian dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) berkomitmen meningkatkan kerjasama di sektor industri. Kerjasama ini mencakup 13 proyek dengan nilai sebesar USD 40 juta atau setara Rp 528 miliar dengan merujuk nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Rp 13.200. 

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan UNIDO-Indonesia Country Programme 2016-2020 oleh Menteri Perindustrian RI Saleh Husin dengan Dirjen UNIDO Li Yong di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (16/5). 

“Saat ini, lima proyek sedang berjalan dan sudah menelan dana sekitar Rp 230 miliar atau USD 17,48 juta. Sedangkan delapan proyek lainnya akan dikembangkan,” kata Menperin. Lima proyek itu meliputi program peningkatan kapasitas industri perikanan, efisiensi penggunaan energi di sektor industri, pengenalan manajemen pengolahan limbah industri, efisiensi sumber daya dan produksi bersih, serta pemanfaatan energi terbarukan. 

Ke depan, delapan proyek yang akan dikembangkan yaitu peningkatan nilai tambah produksi rumput laut di Sumenep, Jawa Timur; peningkatan produksi industri tempe untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat Indonesia; mempromosikan efisiensi energi pada industri kecil dan menengah di Indonesia; memperkenalkan Best Available Techniques (BAT) dan Best Environmental Practices (BEP) pada proses pemanasan termal dalam industri logam di Eurocopter South East Asia (ESEA). 

Selanjutnya, program percepatan dalam mengurangi penggunaan merkuri pada area pertambangan Gunung Botak, Maluku; meningkatkan penerapan Environmental Performance in the Extruded and Expanded industri busa; memberikan pelatihan untuk perawatan alat berat dan kendaraan niaga; serta kerjasama promosi antar zona industri. 

Pada kesempatan itu hadir juga Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono serta Perwakilan UNIDO Jakarta Shadia Yousif Hajarabi. 

Menurut Menperin, proyek-proyek dalam UNIDO Country Program itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Kebijakan Pengembangan Industri Nasional tahun 2015-2019. “Diharapkan komitmen donor country untuk proyek-proyek tersebut perlu didukung dengan komunikasi yang intensif seluruh stakeholders terkait,” tuturnya.(p/ab)