nusakini.com--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2016. Acara ini dibuka dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat hadir di acara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Kementerian Keuangan beserta seluruh jajaran akan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. 

• Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Kementan, SYL Minta Pengadilan Membebaskannya
• Laporkan Perilaku Suaminya, Ini Kisah Perjuangan Istri Dirut Taspen
• Terkait Kasus Dugaan Investasi Fiktif, PT Taspen Digeledah KPK
• Resmi! Jokowi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
• Dipolisikan Gegara Bawa Dokumen KPK di Praperadilan, Ini Respon Firli

“Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kemenkeu, KPK, Polri dan Kejaksaan dalam memerangi korupsi akan terus dilakukan dan dikordinasikan dengan baik, agar kita memiliki kredibilitas dan pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari para institusi publik yang memiliki peran yang sangat penting,” kata Menkeu saat acara yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta pada Kamis (1/12). 

Menkeu menjelaskan, sebagai Bendahara Umum Negara, ada kewenangan dalam ranah penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak. “Kalau dari sisi penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak, kita mengidentifikasi berbagai macam kerawanan. Oleh karena itu kita akan melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kembali reformasi di DJP dan DJBC serta memperbaiki dari sisi PNBP,” jelas Menkeu. 

Saat ini tengah dirumuskan pembentukan tim reformasi untuk perbaikan dari sisi penerimaan negara tersebut. “Partisipasi dari para stakeholder untuk bisa ikut mendukung dan mengawasi dan tentu juga bisa memberikan dukungan bagi semua tim kami, untuk bisa memperbaiki dari sisi penerimaan negara,” tambah Menkeu. (p/ab)