Foto/BPPT  

nusakini.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan lakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sistem, Sarana dan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta Surabaya, di Kantor BPPT Jakarta Pusat, senin (17/04/2017).

Kepala BPPT, Unggul Priyanto, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan pengalaman yang lalu setiap pembangunan jika studinya dikerjakan oleh asing otomatis nanti rekomendasi dan peralatannya juga dari asing. Dengan pembangunan yang kita kerjakan sendiri nantinya akan banyak lokal konten yang akan dipakai.

• Persiapkan Transportasi Dukung KTT G20, Menhub Cek Progres Revitalisasi Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai
• Kemenhub Revitalisasi Terminal Giwangan Yogyakarta
• Elektrifikasi Jalur KA Solo Balapan-Palur Hampir Rampung Beroperasi Juli 2022
• Mudik Berjalan Lancar, Pemerintah Apresiasi Masyarakat Hingga Petugas
• Kemenhub Gandeng Institusi Pendidikan Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya menurut Unggul, tentunya untuk membantu pangsa transportasi yang selama ini cukup padat. Dengan adanya kereta api semi cepat maka angkutan udara bisa sebagian besar diambil alih oleh kereta.

Kedepan diharapkan angkutan barang akan pindah ke kereta. Unggul berharap kerjasama ini adalah awal, kedepan BPPT siap untuk mendukung Kementerian Perhubungan guna melakukan studi termasuk pelabuhan dan lain-lain.

Hal yang sama dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, jika dari awal studi sudah banyak tergantung dengan negara lain, maka tentu tidak ada lagi independensi, atau independensinya jadi sangat kurang pada saat menetapkan proses pelaksanaan kontruksinya. Oleh karena itu menurut Sugihardjo untuk kereta cepat Jakarta Surabaya ini dilaksanakan studinya secara independen dan lembaga yang kompeten seperti BPPT.

Menurut Sugihardjo, Menteri Perhubungan menaruh kepercayaan besar kepada BPPT dan kami yakin BPPT dapat melaksanakan. “Kalau pun perlu ada penguatan konsultan asing bos nya tetap BPPT jadi kita harus jadi tuan rumah dinegeri sendiri. Sekarang saat nya kita mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan kita”, tutup Sugihardjo.(p/mk)