Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 

nusakini.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyerahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selama ini berada di bawah pengelolaan Ditjen Perhubungan Laut, kepada BUMN maupun swasta.

Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat ini baru 22 pelabuhan di bawah kementeriannya yang sudah siap dilepas. 

• Pertamina Beri Sanksi ke Arie Febriant Gegara Meludah
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Berikan Santunan Anak Yatim, Gandeng BAZNAS untuk Pengumpulan Zakat Kolektif
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Bersama BPH Migas Pastikan Kesiapan Sarfas BBM & LPG Jelang Idul Fitri 1445 H
• Rayakan Kemenangan, Pertamina Patra Niaga Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Belanja Baju Lebaran dalam Program SEBARAN di Kota Makassar
• Hari Libur Akhir Pekan, Manajemen Pertamina Patra Niaga Sulawesi Cek Kesiapan Sarfas dan Berbagi Takjil di Makassar

"Sebagai upaya investasi di pelabuhan, di mana Kemenhub akan mengalihkan ke swasta dan BUMN. Sebanyak 22 pelabuhan secara ekonomi sudah layak untuk dikelola swasta dan BUMN," jelas Budi, saat acara peresmian Pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/9/2016). 

Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 1.241 pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 112 BUMN dikelola oleh BUMN Kepelabuhanan, dan selebihnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini mengungkapkan, pihaknya saat tengah menyusun pelabuhan-pelabuhan mana saja yang nantinya bisa jadi pelabuhan hub (transit), pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan tujuan akhir. 

"Dengan pola penerapan hub, kita nanti akan tentukan mana-mana pelabuhan yang akan jadi pelabuhan hub utama, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan tujuan. Jadi sistematika pembangunan ekonomi lewat tol laut yang lebih baik," jelas Budi.(b/mk)