Foto/Istimewa 

nusakini.com - Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan swasembada pangan,  bahkan telah dibuat grand design tahapan menjadikan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia di tahun 2045. Hal tersebut merupakan gambaran umum kebijakan pangan Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman ketika memberikan kuliah umum kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI tahun 2017 dengan tema "Kebijakan Swasembada Pangan dan Menunjang Kemandirian Perekonomian" bertempat di Gedung Pancaghatra, Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

PPRA sendiri merupakan program yang diselenggarakan oleh Lemhanas dalam rangka penyiapan Kader Pimpinan Tingkat Nasional. Program ini diselenggarakan selama 7 bulan dengan sistem off campus dan on campus. Sistem on campus sendiri berlangsung selama 6 bulan dengan salah satu kegiatannya ceramah atau kuliah umum. 

• Perkuat Swasembada, Mentan Amran Libatkan Warga Binaan Jadi Bagian Brigade Pangan
• Kewenangan Penyuluh Pertanian Akan Ditarik ke Pusat, Fokus Percepat Swasembada Pangan
• Jadi Petani, Pemuda Merauke ini Pendapatannya Tembus 20 Juta Perbulan
• Menyala! Petani Milenial Merauke Raup Pendapatan 15-20 Juta Per Bulan
• Merauke Menyala! Swasembada Pangan Bangkit dari Timur Indonesia

Amran ketika memberikan kuliah umum kali ini sangat mengedepankan bagaimana kemandirian suatu bangsa dapat terbangun melalui pangan, optimisme bangsa bisa berjaya melalui pangan selalu  dikedepankan. Dirinya berharap seluruh elemen masyarakat mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan mengesampingkan egoisme sektoral, "hilangkan egoisme sektoral, pertanian berdiri sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah. Kami selalu bersinergi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Yang ada hanya misi Presiden, kami hanya pembantu Presiden. Kami wakafkan diri untuk negeri ini. 

Amran juga menyoroti regulasi yang seharusnya mampu mendukung program swasembada. Bagaimana di tahun pertama masa jabatannya, dirinya merombak struktur anggaran yang ada, sehingga mampu mendukung program swasembada. Dan bagaimana dirinya merubah sistem tender yang tergolong terlalu lama dan tidak sesuai dengan kondisi petani dan menggantinya dengan penunjukan langsung tentu dengan sistem pengawasan yang ketat "pupuk tender, benih tender, memang tikus bisa menunggu kita lagi tender. Kementerian Pertanian adalah lembaga yang pertama  ada satgas dari KPK, Kejaksaan, dan POLRI, yang berkantor  di kantornya", ujar Amran.

Tentunya kebijakan swasembada ini bersinggungan juga dengan kebijakan luar negeri karena terkait impor dan ekspor. Untuk kebijakan luar negeri, Indonesia tidak mau didikte. Terkait komoditas bawang butih yang baru-baru ini bergejolak, Kementerian Pertanian merasa dipermainkan oleh importir nakal karena 90% merupakan impor, harga dipermainkan, ada penimbunan. Karena itu, Amran bertekad untuk membuat swasembada bawang putih di tahun 2019, lebih cepat dari grand design awal yang semula di tahun 2033.

Selain itu, Amran juga tidak ingin main-main terkait kebijakan pertanian dan perkebunan Indonesia dengan luar negeri. Sekali lagi, dirinya menunjukkan terkait pangan merupakan martabat dan harga diri bangsa. Dirinya tidak mau di dikte terkait CPO yang bermasalah dengan Eropa, "kami tidak mau didekte oleh eropa, palm oil ini pendekatannya selalu environment, deforestation, seharusnya community welfare, yang ada di bawah kelapa sawit ada orang beneran yang dihidupi disitu", tegas Amran. "kalau untuk kepentingan merah putih aku tanda tangan, kalau tidak aku tutup kembali", tambahnya.

Kementerian Pertanian telah merancang grand design lumbung pangan dunia tahun 2045. Bukan sekedar mimpi, hal tersebut sudah sesuai target untuk saat ini. Di tahap awal, bangsa Indonesia telah merasakan satu tahun tanpa adanya impor beras, bawang merah, dan cabai di tahun 2016. Hal ini dipastikan akan berlanjut ke komoditas-komiditas strategis lainnya di tahun berikutnya. (p/mr)