Jokowi Memilih Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta-Nusantara akan menjadi nama ibu kota negara (IKN) baru di Panajem Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat panitia kerja (Panja) dengan panitia khusus (Pansus) RUU IKN, Senin (17/1).
"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," ujar Suharso.
Alasan pemilihan Nusantara adalah diksi tersebut menggambarkan keberagaman dari Indonesia. Selain itu, diksi tersebut juga sudah menjadi nama yang ikonik di dalam negeri dan internasional.
" Ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih Presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jaya," ujar Suharso.
Suharso melanjutkan, Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi sebuah negara di mana konstituentanya adalah pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. "Ya, disatukan oleh lautan, tapi artinya ini, konsepnya memang seperti itu pulau-pulau itu," ujar Suharso.
Indonesia, kata Suharso, merupakan negara maritim yang terdiri dari berbagai budaya, suku, bahasan, dan etnis. Kemudian disatukan oleh sebuah ibu kota bernama Nusantara yang mengakomodasi kemajemukan itu.
"Jadi Nusantara itu sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu dan ibu kota, Indonesia, dengan nama itu mengungkapkan realitas tadi," ujar Suharso.
Ihwal nama ibu kota negara yang baru, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR belum menyepakati nama Nusantara. Mereka masih menunggu penjelasan yang lebih komprehensif dan terdokumentasi dari pemerintah terkait latar belakang nama tersebut.
"PKS dapat memahami pemilihan kata Nusantara, tetapi yang belum adalah penjelasan secara komprehensif, dokumentif, terdokumentasikan, dan sebagian dari penjelasan itu harus masuk dalam penjelasan di undang-undang ini," ujar anggota Pansus RUU IKN Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam dalam rapat panja dengan pemerintah.
Di samping itu, ia meminta penjelasan lebih detail dari ahli bahasa terkait penamaan ibu kota negara Nusantara. Agar nantinya tak terjadi salah penafsiran yang menganggap nama Indonesia diganti dengan Nusantara.
"Penjelasan dari ahli bahasa agar tidak ada miss dalam ketika digabungkan dengan kata IKN. Sikap PKS adalah mempending, menunggu penjelasan dari pemerintah yang lebih komprehensif," ujar Ecky.
Adapun Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya telah berkunjung ke wilayah pembangunan ibu kota negara di Kaltim. Salah satu yang menjadi fokus pihaknya adalah soal pertanahan.
"Tidak ada isunya dengan tanah sengketa masyarakat atau perusahaan lain segala macam," ujar Doli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1).
Dalam kunjungan kerja ke Kaltim, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari 56 ribu hektare yang menjadi wilayah Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tersisa 0,5 persen yang masih berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
"Jadi saya kira itu akan menjadi perhatian kita semua, supaya memang masalah pertanahan ini DPR inginnya clean and clear," ujar Doli.
Di samping itu, ia mengeklaim bahwa dukungan sudah diberikan oleh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh ada di sana. Terdapat syarat dalam dukungan yang mereka berikan dalam pembangunan ibu kota negara.
Salah satunya adalah pemerintah tak menyingkirkan kehidupan sosial dan budaya mereka di sana. "Kemudian tetap menjaga socio cultural masyarakat sana, kalau ibu kotanya jadi mereka tidak mau menjadi masyarakat yang tersingkir," ujar Doli. (Rep)