Inovasi Pelayanan Publik Perlu Lebih Bervariasi
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta- Inovasi yang disajikan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 semakin beragam dan semakin menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota Tim Panel Independen KIPP 2020 Suryopratomo, yang mana tahun ini menjadi tahun kelimanya sebagai anggota TPI.
“Saya melihat sekarang mulai bergeser dari sekadar persoalan kesehatan dan kependudukan menjadi persoalan yang lebih luas yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini,” ujar pria yang juga dikenal dengan nama Tommy ini di sela-sela Presentasi dan Wawancara KIPP 2020 hari keduabelas di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (10/07).
Instansi pemerintah dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu sama lain.
Inovasi yang selama ini diperkenalkan kebanyakan berkutat di bidang kesehatan dan kependudukan. Namun tahun ini ia melihat terobosan yang berbeda karena inovasi yang disajikan banyak memecahkan persoalan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan sosial.
Menurutnya, inovasi terkait kependudukan dan kesehatan tidak perlu dibuat lagi karena sudah terlalu banyak, hanya perlu direplikasi dan diaplikasikan. Saat ini instansi pemerintah perlu fokus membuat inovasi yang benar-benar diperlukan dan menjangkau segmen masyarakat yang berbeda. Ia menyontohkan inovasi untuk memecahkan masalah pertanian, penataan masyarakat di area perhutanan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemberdayaan atau perlindungan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan.
Lebih lanjut, kepala daerah juga memiliki andil dalam menentukan inovasi yang perlu dijalankan di wilayahnya dan tidak perlu memikirkan inovasi yang sudah ada di daerah lain. Hal ini disebabkan setiap daerah memilik kebutuhan yang berbeda-beda, namun pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan Indonesia.
“Indonesia ada 514 kabupaten/kota yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan berbeda-beda, pendekatannya berbeda. Inilah yang bisa kita lihat bahwa keberagaman inovasi pelayanan publik ini menunjukkan betapa luasnya Indonesia, tetapi kita punya satu harapan (yaitu) Indonesia yang lebih maju,” jelasnya.
Memasuki tahun kelimanya sebagai anggota TPI, penyelenggaraan KIPP pada tahun ini cukup menarik karena banyak kepala daerah dan pimpinan lembaga atau kementerian yang hadir untuk memaparkan inovasi. Keterlibatan pimpinan menjadi kunci dalam memperkuat implementasi inovasi.
Pada tahun ini Kementerian PANRB mengadakan kategori Kelompok Khusus dalam KIPP, yaitu kategori inovasi yang pernah meraih penghargaan, dan dilombakan kembali. Tommy mengatakan inovasi di dalam kategori tersebut perlu dikembangkan lagi menjadi terobosan yang holistik. Artinya, lebih lengkap dan mencakup semua kebutuhan yang ada di daerah inovasi itu dikembangkan.
Terkait tahapan presentasi dan wawancara yang dilakukan secara virtual, pandemi justru memberi pelajaran baru karena mendorong kebanyakan orang untuk memanfaatkan teknologi teleconference. Selanjutnya, tinggal memikirkan penggunaan yang efektif dengan menerapkan manajemen waktu. Selain itu, penyelenggaraan jarak jauh ini memudahkan instansi untuk menghemat waktu dan anggaran.
“Indonesia begitu luas, kalau mereka semua harus datang ke Jakarta butuh waktu yang begitu lama dan dana yang tidak kecil. Saya kira ini cara yang lebih efektif,” tutupnya.(p/ab)