nusakini.com - Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2017 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia.

• Animo Tinggi, JARVIS Kemenperin Kembali Dibuka Tahun Ini
• Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko
• Sri Mulyani Beberkan Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo
• Letjen Maruli Simanjuntak Bakal Dilantik Sebagai KSAD Hari Ini
• Kinerja Industri Pangan Semakin Gurih, Kemenperin Pacu Diversifikasi Produk

Menurut Keppres tersebut, susunan keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia adalah: 1. Ketua: Menteri Perindustri; 2.Wakil Ketua I: Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian; 3. Wakil Ketua II: Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri; dan 4. Sekretaris: Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian.

Adapun 5. Anggota adalah: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; c. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; e. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan; g. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. Asisten Operasi Panglima TNI; i. Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan j. Deputi bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Badan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi Psal 3 Keputusan Presiden Nomor 4, yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2017 itu. (p/mk)