nusakini.com-Jakarta-Di tengah situasi banyaknya tekanan menjalankan tugas mengawal keuangan negara melewati pandemi dan melakukan recovery, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

Pelantikan yang dilaksanakan sebagian secara fisik dan virtual tersebut menetapkan pejabat baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 

Menkeu menyampaikan harapan pada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro untuk merumuskan kebijakan subsidi bunga, restrukturisasi kredit, jeli melihat perkembangan serta tanggap merespon hambatan yang terjadi di lapangan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdaya di masa pandemi.  

“Perlu memahami kebutuhan pelaku UMKM maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi. Kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjawab kebutuhan sasaran penerima kebijakan,” ungkapnya. 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Guna mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya di daerah, Menkeu berpesan kepada Kepala Kanwil Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Kanwil Provinsi D.I. Yogyakarta yang baru saja dilantik untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan anggaran dengan melakukan akselerasi konsumsi dan realisasi belanja pemerintah. 

Tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Pusat Sektor Keuangan Adi Budiarso.  

“Anda diminta negara untuk memberikan pemikiran terbaik, terus merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal dari sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan," pesan Menkeu. 

Menkeu juga meminta KNEKS sebagai organisasi yang baru dibentuk untuk memanfaatkan peluang keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dan menjadi solusi dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial di luar APBN. 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Hadiyanto juga melantik 271 Pejabat Administrator atau setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 17 Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).  

“Mari bekerja bersama, terus menjaga optimisme, profesionalisme, integritas, terus bersinergi, terus menjaga bersama untuk bekerja sebagai satu tim dan kita berikhtiar menuju kesempurnaan," pesan Menkeu kepada seluruh pejabat yang dilantik (p/ab)