nusakini.com - Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat kerja di dalam kereta wisata. Berbagai isu penting mengenai Ibukota menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, isu yang dibahas dibagi dalam empat bidang asisten. Masing-masing asisten memaparkan program krusial. Keempat asisten tersebut yakni bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian.

"Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya," kata Saefullah, dalam perjalanan menuju Yogyakarta.

Di bidang Kesejahteraan Rakyat isu yang dibahas mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan boarding school di Jakarta Islamic Centre (JIC).

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

Kemudian Asisten bidang Perekonomian, fokus membicarakan mengenai kendala pembebasan lahan untuk kepantingan umum. Seperti pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) serta lainnya.

"Kami untung sekali punya kepres bahwa kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Kalau ada sulit-sulit ada sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga, maka ini kami konsinyasi," ucapnya.

Sementara itu yang dibahas di bidang lingkungan hidup, seperti percepatan pembuatan peraturan gubernur mengenai perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS). Di bidang lingkungan hidup, isu yang dibahas mengenai penataan ruang. Saat ini masih ada hampir 13 ribu izin yang masih tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Kami berharap evaluasi di 2017 betul-betul tuntas, keberpihakan kepada masyarakat. Kalau memang dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan. Kalau yang industri, kasih industri, supaya dia bisa usaha," tuturnya.

Menurut Saefullah, yang paling menonjol adalah mengenai manajemen syahbandar. Karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Ke depan akan dibuat rencana induk pelabuhan.

"Sehingga nanti untuk transportasi ke Kepulauan Seribu tidak menumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, kemudian Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU dan di Marunda juga harus ada. Jadi seluruh muara di Jakarta akan ada pelabuhan," tandasnya.(pr/kj/al)