Foto/dok. Kemenkes  

nusakini.com - Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berintegrasi membentuk Komite Bersama sejak 2016 untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan. Dalam waktu dekat ini, Komite Bersama akan fokus pada empat program yang akan diaplikasikan pada April-Mei 2017.

“Kami menyambut baik dengan adanya Komite Bersama ini, jadi masing-masing tidak akan bekerja sendiri. Kalau kita tidak bersinergi tentu tidak akan tercapai masyarakat yang sehat,” kata Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek, pada Rapat Konsolidasi Pengarah Komite Bersama Kemenristekdikti-kemenkes, di Gedung Kemenristekdikti, Jumat (31/3/2017).

4 fokus program Komite Bersama yakni perhitungan dan analisis kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis. Program ini nantinya akan menjadi pertimbangan untuk menentukan kuota mahasiswa baru. Selain itu diperlukan adanya spesifikasi dokter baik dari lulusan Diploma atau Sarjana.

Fokus program selanjutnya pada bimbingan teknis implementasi operasionalisasi RS PTN. Program ini berhubungan dengan alokasi subsidi yang akan diberikan oleh Kemenristekdikti. Namun dalam hal ini Kemenkes akan ikut membantu dalam hal pembiayaan.

Fokus program ketiga ada pada pengembangan sistem informasi manajemen RS PTN, dan yang terakhir ialah Penyusunan konsep teknis implementasi Academic Health System (AHS) sebagai dasar regulasi AHS.

• Sambut Kepulangan Jemaah Haji, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Skrining Kesehatan
• Menkes: Indonesia Lebih Siap Hadapi Omicron BA.4 dan BA.5
• Menkes Tegaskan Ganja Hanya Untuk Penelitian Medis, Bukan Kebutuhan Rekreasi
• Menkes Minta Masyarakat Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19
• Menkes: Transisi Pandemi ke Endemi Tidak Dapat Diputuskan Sendiri

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan dengan AHS akan diadakan kegiatan dimana pendidikan tinggi yang terdapat rumah sakit pendidikannya, selain menimba ilmu juga meningkatkan sistem kesehatan berdasarkan riset dan pengembangan.

“Jadi tidak hanya dokter yang diperlukan, tapi bermacam-macam, seperti ahli penelitian dan ahli laboratorium,” kata Prof. Nasir.

Untuk menjalankan program AHS ini diperlukan regulasi lintas sektor kementerian yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada pelaksanaan tahap awal telah diusulkan lima PTN sebagai percontohan, yakni Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga.

Menteri Kesehatan berharap dengan adanya Komite Bersama, keempat fokus program tersebut dapat berjalan lancar dan berhasil sesuai perencanaan.

“Harapan saya dengan komite ini dapat menyelesaikan dan mengantisipasi masalah-masalah ke depannya,” kata Menkes Nila Moeloek.(p/mk)