nusakini.com-- Pemerintah Jerman, selaku Presidensi G20 tahun 2017, telah menyelenggarakan Pertemuan Pertama Sherpa G20 di Berlin, pada tanggal 12-13 Desember 2017. Pertemuan membahas sejumlah isu terkini, diantaranya digitalisasi, kesehatan global, perubahan iklim dan energi, ketenaga-kerjaan, serta perdagangan dan investasi. 

  Sejumlah negara anggota G20 sepakat bahwa dewasa ini banyak terjadi ketidak-pastian dalam kondisi politik-ekonomi internasional yang ditandai oleh antara lain meningkatnya kritik dan gerakan anti-globalisasi di masyarakat. Dalam kaitan ini, perdagangan bebas dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang tidak merata dianggap sebagai akar permasalahan dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat.

Dengan kata lain, gap antara masyarakat golongan ekonomi menengah keatas dan kelompok masyarakat bawah semakin besar. Hal ini cenderung disebabkan oleh gagalnya masyarakat kelas menengah-bawah memperoleh dampak positif dari globalisasi beberapa tahun belakangan. 

  Dalam intervensinya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional / Sherpa G20 Indonesia, Dr. Rizal Affandi Lukman, menyatakan bahwa kunci dari permasalahan ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi adalah inklusifitas.

• Inggris: Rusia Tak Punya Hak Moral untuk Hadir di G20
• Forum KTT W20: Menko Airlangga Serukan Recover Together and Recover Equally serta Sampaikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
• Pemerintah Dorong Pemahaman Publik mengenai Agenda G20
• G20 Campus Outreach Berlanjut, Generasi Muda Purwokerto Sambut Dengan Antusias
• Hadiri Informal Gathering of World Economic Leader, Menko Airlangga Sampaikan Dukungan bagi Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan

Ditekankan bahwa tidak terasanya dampak positif globalisasibagi kelompok masyarakat menengah-bawah lebih disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka akan globalisasi dan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat perkotaan.

Untuk itu, Indonesia meminta kepada organisasi internasional seperti OECD dan WTO untuk membuat analisa tentang dua hal. Pertama, bagaimana pembangunan yang inklusif dan perdagangan bebas dapat meningkatkan standar hidup kelompok masyarakat kelas menengah-bawah. Dan kedua, rekomendasi yang dapat dijalankan oleh G20 untuk mengatasi masalah inequality yang disebabkan oleh globalisasi. 

  Pada pertemuan ini, Sherpa Indonesia juga diminta menjadi salah satu pembicara kunci pada sesi Working Lunch dengan Think20 (T20) dan Women20 (W20) sebagai outreach groups G20. Dalam kesempatan ini, Sherpa Indonesia menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar di era digitalisasi adalah memastikan bahwa digital access and development dinikmati secara merata oleh masyarakat perkotaan maupun mereka yang tinggal di rural areas.

Hal ini penting karena pengembangan digital yang tidak merata dapat melebarkan gap antara masyarakat yang tinggal di kedua wilayah tersebut. Untuk itu, Sherpa Indonesia meminta agar T20, sebagai kelompok masyarakat sipil di negara G20 yang beranggotakan think-tank, dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan G20 guna menyampaikan rekomendasi yang implementable terhadap isu digital gap ini. 

  Dalam G20 tahun 2017 ini, Presidensi Jerman mengangkat tema "Shaping an Interconnected World" dengan fokus pada tiga area, yakni "resilience, sustainability, and responsibility". Delegasi RI pada pertemuan ini terdiri dari perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan - selaku wakil dari finance track. (p/ab)