nusakini.com-- “MIKTA harus memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia termasuk melalui Operasi Penjaga Perdamaian PBB” demikian disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam paparannya pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-8 MIKTA di Sydney, Australia pada 25 November 2016.  

Berbicara sebagai pembicara utama (lead speaker) pada tema operasi penjaga perdamaian di pertemuan PTM ke-8 MIKTA, Menlu Retno menyampaikan bahwa operasi penjaga perdamaian membantu menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di daerah konflik.

Untuk itu Menlu RI menegaskan pentingnya operasi penjaga perdamaian PBB selalu menghormati prinsip-prinsip dasar seperti persetujuan pihak yang sedang konflik, tidak memihak, serta penggunaan kekuatan militer yang minimal. Menlu Retno menekankan pentingnya mengubah pendekatan pasukan penjaga perdamaian PBB, dari reaktif menjadi preventif.  

Mengingat semua Negara MIKTA adalah kontributor aktif kepada pasukan penjaga perdamain PBB, untuk memperkuat kontribusi MIKTA, Menlu RI menyampaikan perlunya untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam operasi perdamaian PBB. Menlu Retno menyampaikan bahwa peran perempuan yang lebih besar akan dapat mengisi kekosong dalam komunikasi dan meningatkan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak di daerah konflik.

Selain itu peran perempuan juga akan dapat meningkatkan gender mainstreaming serta kontribusi perempuan dalam pembangunan dan perdamaian. ”Peran pasukan penjaga perdamaian perempuan dapat membantu meningkatkan efektifitas advokasi kepada perempuan dan anak-anak di daerah konflik mengenai pentingnya perdamaian”, tutur Menlu Retno. 

• MIKTA Perkuat Kemitraan melalui Dialog Lintas Agama dan Budaya
• Para Menlu Peringati 5 Tahun Berdirinya MIKTA
• MIKTA Bergema di Universitas Hasanuddin
• Indonesia Promosikan Startup sebagai Motor Ekonomi Kreatif di MIKTA
• Pertemuan Kelompok Ahli MIKTA Bahas Pariwisata Berkelanjutan di Yogyakarta

Lebih lanjut Menlu RI meyampaikan pentingnya agar kapasitas dan response time pasukan penjaga perdamaian dari Negara MIKTA terus di tingkatkan. Dalam hal ini, Menlu RI menawarkan penggunaan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul sebagai center of excellence dalam peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA. “Kita harus pastikan pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA memiliki kemampuan dan perlengkapan yang tinggi” tegas Menlu Retno. 

Menlu RI juga mendorong agar langkah-langkah terus diambil untuk mencegah adanya pelanggaran termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB terhadap masyarakat didaerah konflik. Selain itu Menlu RI juga mengusulkan penggunaan metode baru seperti pendekatan kepada komunitas lokal dan penggunaan teknologi sebagai elemen penting yang harus dimiliki Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. “Pasukan penjaga perdamaian harus senantiasa memenangkan hati dan pikiran komunitas di daerah konflik, oleh karena pendekatan-pendekatan yang outside the box dan innovative perlu terus dikembangkan”, tegas Menlu RI. 

Pada kesempatan ini, Menlu Retno juga menyampaikan kembali permintaan dukungan bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB 2019 – 2020. “Indonesia telah memiliki pengalaman dan keterlibatan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global” ujar Menlu Retno. Dimintanya Menlu Retno sebagai pembicara utama mengenai isu operasi penjaga perdamaian, merupakan pengakuan MIKTA terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di tingkat regional dan global, serta kontribusi terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. 

Selain mengenai operasi penjaga perdamaian, para Menlu MIKTA juga membahas mengenai terorisme, migrasi, peran kontribusi MIKTA dalam pembentukan norma-norma global, serta inovasi dalam kebijakan publik. 

PTM MIKTA menyepakati Komunike Bersama yang menekankan komitmen MIKTA untuk berkontribusi secara aktif dan inovatif dalam penyelesaian berbagai tantangan global seperti terkait dengan radikalisme dan terorisme, migrasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, serta peneggunaan teknologi dan inovasi dalam pengambilan kebijakan publik. Para Menteri juga menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dalam upaya mendorong peningkatan inovasi dan kapasitas diplomat serta perdagangan dan investasi di Negara-negara MIKTA.     

MIKTA merupakan Foreign Minister-level initiative yang dibentuk di antara pertemuan ke-68 Majelis Umum PBB pada 17 September 2013. MIKTA adalah perkumpulan informal lima negara perekonomian berkembang yakni, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Pertemuan kali ini di Sydney merupakan kali-8 bagi para Menlu sejak tahun 2013. 

Pertemuan ini merupakan undangan dari Menlu Australia, Julie Bishop, sebelumnya para Menlu bertemu dalam forum dialog singkat bertema kemanusiaan di sela-sela Sidang Umum PBB ke-71, tanggal 22 September 2016 di New York.(p/ab)