Grup Etnis Uyghur di Turki Desak Boikot terhadap Olimpiade Beijing 2022
By Nad
nusakini.com - Internasional - Puluhan demonstran dari kelompok etnis Muslim Uyghur China telah memprotes di Istanbul, menyerukan boikot Olimpiade Musim Dingin bulan depan di Beijing atas perlakuan China terhadap minoritas.
Para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Komite Olimpiade Turki di kota itu pada hari Minggu (23/1), mengibarkan bendera biru-putih dari gerakan kemerdekaan Turkestan Timur, sebuah kelompok yang menurut Beijing mengancam stabilitas wilayah barat jauh Xinjiang.
“China, hentikan genosida; China, tutup kamp,” teriak para demonstran, beberapa memegang spanduk bertuliskan “Hentikan Genosida Olimpiade”.
“China tidak memiliki hak untuk menjadi tuan rumah Olimpiade sambil melakukan semua penyiksaan, kekejaman dan genosida terhadap warga Uyghur,” kata ibu rumah tangga Uyghur, Munevver Ozuygur, yang mengatakan dia memiliki kerabat di kamp-kamp di China.
Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama dari Uyghur dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di kamp-kamp di Xinjiang.
Beijing menyangkal genosida atau keberadaan kamp kerja paksa di Xinjiang dan menuduh warga Uyghur bersaksi di luar negeri tentang kondisi di wilayah barat laut sebagai pembohong bayaran.
Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp Xinjiang sama sekali, China kemudian membela mereka sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik “ekstremisme”.
Amerika Serikat dan banyak sekutunya, termasuk Inggris, Kanada, Australia, Jepang, dan Denmark, mengatakan mereka tidak akan mengirim delegasi diplomatik resmi ke pertandingan itu sebagai protes terhadap catatan hak asasi China. Olimpiade Musim Dingin dimulai pada 4 Februari.
AS telah menjatuhkan sanksi pada daftar politisi dan perusahaan China yang terus bertambah atas perlakuan terhadap Uyghur, yang mengarah ke tindakan balas dendam dari Beijing.
China telah memberikan sanksi kepada legislator Eropa, Inggris dan AS, serta akademisi yang mempelajari Xinjiang dan sebuah firma hukum London. (aljazeera/dd)