nusakini.com--Untuk mendukung upaya percepatan pembangunan kilang minyak di dalam negeri, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

• Bos Garuda Beri Penjelasan Soal Insiden Pesawat Terbakar di Makassar
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji dari Bandara Hasanuddin
• Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus, KAI Sediakan 739 Ribu Tempat Duduk
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Salurkan Bantuan untuk Korban Terdampak Bencana Banjir Lutra
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Beri Apresiasi Kinerja Agen BBM Industri dan Distributor Petrochemical Terbaik

PMK tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Sesuai Perpres tersebut, pembangunan kilang minyak dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun badan usaha. Jika dilakukan oleh pemerintah, pelaksanaannya dapat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara. 

Untuk pembangunan kilang minyak dengan skema KPBU, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK). Dengan penugasan tersebut, PT Petamina dapat memperoleh fasilitas penyiapan proyek dan/atau pendampingan transaksi. 

Sebagaimana diketahui, pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri dilakukan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta mengurangi ketergantungan impor BBM.(p/ab)