nusakini.com - Usulan Kementerian ESDM untuk mengurangi subsidi listrik lewat penataan pelanggan 900 VA tidak mendapatkan respons positif dari Komisi VII DPR. Akhirnya, rencana bersih-bersih pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi pada tahun ini sangat mungkin gagal. Kementerian ESDM makin pusing lantaran anggaran subsidi tidak ditambah.

Menteri ESDM Sudirman Said, di Jakarta, Rabu (15/6/2016) menyatakan, hasil pembahasan dengan komisi VII sudah diserahkan ke badan anggaran (banggar). Parlemen tidak setuju bila subsidi untuk sekitar 22 juta pelanggan 900 VA dicabut. 

Padahal, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memastikan, yang berhak menerima subsidi hanya 4,3 juta pelanggan. 

’’Seluruh proses kami serahkan ke banggar. Risikonya tentu ada,’’ kata Sudirman Said. 

Dalam rapat sebelumnya, dia membeberkan data ke komisi VII bahwa subsidi listrik Rp 38,39 triliun sudah tidak memadai. Supaya tidak bengkak, program subsidi tepat sasaran harus mulai dilakukan. 

Hitungan kementerian, setiap bulan pemerintah perlu menambah sampai Rp 2 triliun. Hingga akhir tahun, subsidi diperkirakan membengkak menjadi Rp 25,35 triliun dan total uang yang dikeluarkan pemerintah menjadi Rp 63,74 triliun. 

Sudirman menuturkan, perhitungan sudah dilakukan PLN dan ada prinsip tidak boleh rugi. 

’’Kalau ada keputusan politik begitu, pemerintah harus menanggung,’’ terang Sudirman Said. 

Meski demikian, Sudirman tidak menyerah untuk meloloskan program subsidi tepat sasaran. Sebab, dia ingin subsidi listrik benar-benar jatuh kepada yang berhak. Bukan kepada mereka yang memasang AC di rumah. 

’’Berdasar keputusan di Komisi VII, yang rumah tangga 900 VA tidak naik tahun ini. Jadi, ya, tahun depan,’’ tandasnya. 

Oleh karena itu, Sudirman Said berharap banggar bisa memberikan anggaran tambahan subsidi.(if/mk)