nusakini.com - Dana desa sebagai wujud politik anggaran yang diatur UU Desa bertujuan mewujudkan percepatan, pemerataan dan pembangunan desa di Tanah Air. Tapi dalam implementasinya, dana desa ini berpotensi korupsi dalam penyalurannya.

• Komisi IV DPR Dorong Kolaborasi Tingkatkan Produksi Susu Lokal
• Daniel Johan: Swasembada Pangan Bukti Kebangkitan Pertanian Kalimantan Barat
• Mentan Amran Ajak Komisi IV DPR Bersama Kejar Swasembasa Pangan
• DPR Sebut Mentan Amran Bisa Menjadi Best of Ministry Agriculture
• Sekjen Kementerian ATR/BPN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan DPR RI, Dorong Sinkronisasi Data Pengaduan Masyarakat

 “Selama ini memang harus diakui dana desa menjadi bahan bancakan baru untuk melakukan penyimpangan anggaran oleh para oknum tak bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, saat dihubungi Parlementaria melalui pesan singkat, Jumat (11/8/2017).

 Untuk itu, politisi F-Gerindra itu meminta ke depannya agar sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa perlu diperkuat. Hal ini untuk menghindari potensi-potensi korupsi yang seharusnya menjadi hak rakyat itu.

 “Sistem ini harus melibatkan keterwakilan masyarakat secara luas dan partisipatif, serta institusi-institusi terkait,” dorong politisi asal dapil Jambi itu.

 Sebagaimana diketahui, belum lama ini KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) sejumlah pejabat di Kabupaten Pamekasan dalam kasus suap dana desa. KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, juga Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi. (p/ma)