DPR Minta Pemerintah Buka Skema Penyesuaian Harga BBM, Dasco: Harus Bisa Turun Saat Harga Minyak Dunia Turun
By Admin
Dok. DPR RI
nusakini.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika harga energi global. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat memahami dasar pengambilan kebijakan terkait harga energi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga melakukan dialog langsung melalui sambungan telepon dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di hadapan para mahasiswa.
Dasco mengatakan DPR akan meminta penjelasan rinci dari pemerintah mengenai formula penyesuaian harga BBM dalam rapat kerja bersama kementerian terkait yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Menurutnya, kebijakan harga BBM memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga bahan bakar berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.
“Karena itu DPR meminta pemerintah menjelaskan skema yang tidak hanya mengatur kenaikan, tetapi juga mengakomodasi penurunan harga ketika harga minyak dunia turun,” kata Dasco.
Ia menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan energi nasional disusun secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga energi global sebagai salah satu faktor dalam penyusunan kebijakan sektor energi.
Bahlil menjelaskan, apabila tren penurunan harga minyak dunia berlanjut, pemerintah akan mempertimbangkan langkah penyesuaian sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini harga BBM tertentu maupun LPG bersubsidi belum mengalami kenaikan, meskipun sebelumnya harga minyak dunia sempat berada pada level yang relatif tinggi.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjaga stabilitas pasokan dan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait sektor energi nasional. (*)