nusakini.com-Semarang-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik upaya Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam memperluas penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart), baik untuk lembaga pemerintahan maupun pelaku usaha.

Saat menghadiri kegiatan Angkringan dan Peresmian 12 Pasar Siap QRIS, Minggu (3/7/2022), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno membeberkan, Pemprov Jateng sudah didorong melakukan transaksi nontunai untuk belanja maupun pendapatannya. Transaksi nontunai sangat dirasakan manfaatnya, terutama dari sisi pendapatan pemerintah.

“Ini karena apa? Dari sebaran pendapatan juga banyak. Pengendaliannya juga agak sulit. Sebarannya sangat banyak, sehingga harus dikendalikan dengan sistem. Salah satunya adalah dengan menggunakan QRIS ini,” kata Sekda di Sam Poo Kong.

Ditambahkan, pembayaran dengan QRIS membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena bisa menekan kebocoran pendapatan. Sekda memberikan contoh, dulu untuk pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan karcis, pihak pemeriksa karcis bisa tidak menyobek karcis yang telah diserahkan masyarakat. Karcis itu berpeluang diserahkan lagi ke loket depan, untuk dijual lagi. Dengan cara itu, ada peluang kebocoran pendapatan pemerintah.

• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes
• Anak-anak pun Senyum Lepas Saat Naik Bus Transjateng Purwokerto
• Boyolayar, Destinasi Wisata Baru di Tepi Kedung Ombo

“Dengan model QRIS ini, itu tidak akan terjadi lagi. Itu adalah bentuk dari sisi akuntabilitas,” ujarnya.

Manfaat lain dari QRIS yang tak hanya dirasakan oleh pemerintah tapi juga masyarakat adalah aman. Sekda menjelaskan, aman ini di antaranya dari sisi kejahatan pencopetan, dan aman dari kemungkinan menerima transaksi uang palsu. Di samping itu, menggunakan QRIS membuat transaksi lebih cepat karena tidak perlu lagi bingung mencari uang kembalian ataupun memberikan uang pas.

“Jadi aman, cepat, ini yang kita dorong betul dari Pemprov jateng. Perbankan milik Pemprov Jateng kita juga dorong transaksi menggunakan QRIS,” tuturnya.

Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra menyampaikan, dengan digitalisasi, maka kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat, dan efisien. Digitalisasi pembayaran menjadi penting, karena adanya trend perkembangan digital marketing dan digital banking. Sementara digitalisasi bagi keuangan pemerintah juga penting untuk menciptakan good governance dan membantu percepatan penyerapan anggaran pembangunan. Pada masa pandemi Covid-19 lalu, digitalisasi UMKM dan digitalisasi pembayaran membantu menahan terjadinya perlambatan ekonomi.

“Di Jawa Tengah, penggunaan QRIS sudah dapat ditemui pada transaksi jual-beli di toko tradisional dan modern, pembayaran transportasi umum, pembayaran pajak dan retribusi Pemda, hingga donasi sosial,” ucapnya.

Dijelaskan, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mencatat, pada Mei 2022 sudah ada 1.422.406 merchant QRIS di Jawa Tengah. Pertumbuhan transaksi QRIS pada Maret 2022 mencapai angka 306,1% (yoy) dengan nilai Rp232 miliar. (rls)