nusakini.com-- Perekonomin Indonesia dan negara-negara dunia saat ini sedang dihadapkan pada situasi yang sama. Dimana ada situasi-situasi yang ada saat ini dapat membawa pada optimisme pembangunan maupun sebaliknya. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia dalam mengajak negara-negara dunia, khususnya di regional ASEAN untuk lebih bersatu dalam meningkatkan perekonomian regional ASEAN. 

"Kami usulkan di ASEAN untuk tidak terjadi persaingan seperti jaman (upah) buruh murah. Tapi pada jaman buruh produktif dan (kerja dan upah) layak," kata Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla pada acara pembukaan Asia and the Pacific Regional Meeting di Bali Nusa Dua Conventions Centre, Nusa Dua, Selasa (6/12). 

Menurut Wapres, selain memperhatikan kesesuaian antar unsur Tripartite, konsep kerja layak juga harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Sehingga, tidak hanya kompetisi saja yang muncul, namun lebih dari itu kerja sama antar negara menjadi lebih erat dan saling menguntungkan serta mampu memeratakan pertumbuhan ekonomi di kawasan. 

"Bagaimana kerja layak sesuai kondisi ekonomi," lanjut Wapres. 

• Bank Dunia Proyeksi Ini Negara yang Bakal Merajai ASEAN, Bagaimana Indonesia?
• Menlu Ungkap Isi ASEAN-US Joint Vision Statement dari KTT ASEAN-AS
• Presiden Jokowi Hadiri Jamuan Santap Malam Presiden Biden
• Akselerasi Persiapan Keketuaan ASEAN 2023, Setkab Gelar DKT Dengan Kementerian/Lembaga
• Rapat ASEAN yang Dijadwalkan Minggu Depan Ditunda

Pada kesempatan tersebut, Wapres JK juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan antar unsur Tripartite. Ia mencontohkan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam membangun bidang ketenagakerjaan dengan regulasi pengupahan. Menurutnya, kebijakan Upah Minimun (UM) harus bisa merangkul semua pihak. 

"Saya kira itu sangat fair. Itulah rumusan yang berlaku pada hari ini. Agar ada kepastian bagi pengusaha juga buruh," terang Wapres. 

Pun demikian Wapres juga berpendapat bahwa kebijakan yang telah dilakukan belum tentu memuaskan semua pihak. Kedepannya, pemerintah akan terus melakukan pembenahan-pembenahan maupun pengembangan. 

"Karena kepentingan pemerintah, pengusaha, dan buruh sama pada dasarnya. Hanya berbeda cara dalam mencapainya," papar Wapres JK. 

Wapres pun menyampaikan, sangat mengapresiasi dan mendukung upaya ILO dalam menyelenggarakan APRM ke-16 dalam mewujudkan decent work. 

"Pemerintah sangat mendukung upaya ILO, decent work dari segi lingkungan, upah buruh kemajuan secara berkesinambungan," kata Wapres. (p/ab)