Bukan Sekadar Kalkulasi Politik, Ini Makna di Balik Menguatnya Nama Dasco sebagai Cawapres

By Admin

Sufmi Dasco Ahmad | Dok. DPR RI

nusakini.com, Kosongnya jabatan Wakil Presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu ujian konstitusional sekaligus pergeseran konstelasi politik nasional dalam beberapa waktu terakhir. Sorotan publik kini tertuju pada bagaimana Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenangannya untuk mengajukan nama pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Di tengah dinamika tersebut, mencuatnya dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad membawa pesan politik yang jauh lebih dalam dari sekadar pengisian jabatan. Dukungan yang datang serentak dari berbagai daerah hingga elite PDI Perjuangan menunjukkan kebutuhan mendesak akan figur yang mampu menjamin stabilitas antara eksekutif dan legislatif.

Secara kebijakan, posisi Wakil Presiden pengganti membutuhkan figur yang tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dengan agenda pemerintahan. Rekam jejak Dasco sebagai komunikator utama pemerintah di parlemen dinilai menjadi modal krusial untuk mencegah kebuntuan politik di sisa masa jabatan.

“Ya, setiap orang kan punya track record-nya. Pak Dasco telah membuktikan track record-nya selama ini dalam membantu Bapak Presiden,” kata Ketua Bidang Strategis DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyoroti aspek kapabilitas pemerintahan.

Pernyataan dari kubu oposisi tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan efektivitas pemerintahan kini melampaui sekat-sekat koalisi formal. Kecepatan merespons krisis dan kedekatan personal dengan presiden dianggap sebagai variabel penentu dalam menjaga kesinambungan kebijakan nasional.

“Bukan soal besar kecilnya (kalkulasi politik), tapi dari sisi kedekatan, kemudian dari sisi gercep ya pasti Pak Dasco,” ujar Said mempertegas arah pandangan politik partainya.

Namun, di sisi lain, respons berhati-hati dari Dasco mencerminkan upaya menjaga keseimbangan tata negara agar tidak terjadi tekanan politik terhadap presiden. Ia secara sadar menarik batas tegas antara aspirasi partai politik dengan hak eksklusif kepala negara yang dilindungi undang-undang.

“Saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui Undang-Undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR,” tegas Dasco. Langkah ini memastikan bahwa proses suksesi di tingkat MPR nantinya tetap berjalan sesuai koridor hukum tanpa mencederai otoritas Presiden Prabowo Subianto. (*)