nusakini.com--Jakarta--Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan pada seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang melaksanakan penilaian kembali atau total sebanyak 82 K/L. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar pada “Entry Meeting Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018” di Jakarta awal pekan ini.

Dalam sambutannya, Bahrullah mengatakan, pelaksanaan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 akan dilaksanakan pada semester II tahun 2018. “Memperhatikan jumlah aset yang cukup besar dan sebaran geografis, pemeriksaan ini kami laksanakan pada semester II tahun 2018 sebelum pemerintah menyusun LKPP atau LKKL tahun 2018 unaudited,” ungkapnya.

• Peringati HUT BPK Ke-72, Pimpinan BPK Ziarah Makam Pahlawan
• BPK dan Supreme Audit Office of The Republic of Poland (NIK Poland) Bahas Pemeriksaan Dana Bencana dan Proses Rekrutmen Pegawai
• Anggota II BPK dan Keluarga Besar BPK Kembali Memberikan Bantuan kepada Korban Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah
• BPK Menerima Kunjungan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut
• Pimpinan BPK Sampaikan 447 Temuan Berindikasi Pidana ke Presiden Jokowi

Pada kesempatan tersebut, Bahrullah juga menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah yang telah memperbaiki dan menyajikan hasil penilaian kembali BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ia pun menekankan agar nilai aset hasil penilaian kembali yang dimasukkan ke dalam LKPP per 31 Desember 2018 mendatang adalah nilai yang telah diperiksa oleh BPK.

Penilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 berdampak sangat signifikan terhadap nilai aset pemerintah pada LKPP dan 82 LKKL tahun 2018. Penilaian kembali ini dilakukan atas 945.460 aset dengan nilai wajar sebesar 5.728,49 triliun. Dimana nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar 4.190,31 triliun atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar 1.538,18 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah terakhir kali melakukan revaluasi BMN pada periode 2007 hingga 2010. Revaluasi BMN ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Revaluasi BMN dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama-sama Kementerian/Lembaga.

Selain Wakil Ketua BPK dan Menteri Keuangan, hadir dalam acara ini diantaranya Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi dan para pimpinan Kementerian/Lembaga, serta para Auditor Utama dan tim pemeriksa.(r/rajendra)