nusakini.com-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (28/12). Dalam kuliahnya, salah satunya Menkeu menjabarkan upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. 

“Tantangan perekonomian Indonesia saat ini, bagaimana pemerintah perlu mendesain kebijakan ekonomi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga harus dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan,” ungkapnya. 

Untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang growth friendly, lanjutnya, pemerintah perlu melanjutkan reformasi fiskal, reformasi struktural, serta kebijakan moneter yang akomodatif dan independen. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

“Kebijakan fiskal yang jadi domain Kementerian Keuangan adalah mengurus keuangan negara. Sebagai Menkeu, seperti halnya Anda mengurus keuangan pribadi, tapi agak kompleks sedikit,” ungkapnya. Ia menambahkan, dalam mengatur keuangan negara, Menteri Keuangan seperti halnya mahasiswa, harus dapat mengatur penerimaan dan belanja. 

“Karena negara ini negara yang merdeka dan berdaulat, bersatu, kita ingin jaga kedaulatan dan persatuan. Untuk bisa mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur, hanya akan terjadi kalau negara punya pendapatan negara. Oleh karena itu, negara diberi mandat untuk mengumpulkan pajak, bea cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” jelasnya. 

Setelah menghimpun penerimaan, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab atas desain belanja yang efisien, efektif dan berkualitas. “Tidak boleh sembrono. Oleh karena itu, mendesain belanja negara yang efisien, efektif dan berkualitas sama pentingnya dengan mengumpulkan duit,” jelasnya. 

Lebih lanjut Menkeu menerangkan, dalam prakteknya, akan terdapat selisih antara pemerimaan dan belanja. Untuk Indonesia sendiri, saat ini anggaran negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, sehingga mengalami defisit. 

“Di antara penerimaan dan belanja, kalau ada bedanya, dalam APBN disebut surplus, kalau penerimaan lebih besar dari belanja, atau defisit kalau penerimaan lebih sedikit dibanding belanja. Kita saat ini mengalami defisit, jadi selisihnya itu ditambal dengan pembiayaan,” urainya.(p/ab)