nusakini.com - Jakarta - Koordinator BEM se Indonesia Kaharuddin, menegaskan dalam aksi yang dilakukan mahasiswa tidsk ada agenda ataupun aspirasi untuk menurunkan Jokowi cs sebagaimana tertera dalam poster- poster "liar" yang beredar di media sosial. 

Kahar menjelaskan bahwa aksi yang rencananya bakal digelar 11 April 2022 mendatang hanya meminta ketegasan pemerintah terhadap berbagai isu yang hangat akhir-akhir ini. 

"Ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022 lalu". Aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022, bagaimana pemerintah atau Presiden Jokowi  menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini," kata Kaharuddin melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, aksi ini berasal dari 18 kampus, yaitu yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER.

Kahar mengatakan, tuntutan pertama BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode. Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

• Kapolda Sulsel Diganti, Aktivis SEDARA Apresiasi Kapolri
• Gegara Surat Edaran Rektor, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Sempat Ricuh
• Dukung Kondusivitas Pasca Pemilu 2024, Mahasiswa Makassar Serukan Peran Penting Masyarakat Jaga Demokrasi
• Demo di Jogja, BEM UI dan UGM: Setop Jualan Politik Pake Gimik Atasnamakan Anak Muda
• Pasukan Militer Sri Lanka Usir Pengunjuk Rasa di depan Kantor Presiden

Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Lanjut Kahar menjelaskan, tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Lebih lanjut jelas Kahar, tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Tuntutan keenam, mendesak Jokowi berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Kahar menyebutkan, tuntutan-tuntutan itu belum dipenuhi dalam kurun 14 hari sejak aksi sebelumnya.

"Sehingga tanggal 11 April kami akan turun menagih jawaban dari tuntutan tersebut, karena kajian sudah kita berikan dan sebelumnya disambut oleh staf presiden," jelasnya.

Kahar pu menegaskan memastikan bahwa agenda ini murni tanpa campur tangan pihak luar, terlebih ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. (Ip)