Bahas Kerja Sama Strategis, Menteri Susi Temui Petinggi Partai LDP Jepang
By Admin
Foto/Istimewa
nusakini.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Sekretaris Jenderal Partai Liberal Demokrat Toshihiro Nikai untuk membahas isu kerja sama strategis
dari investasi, asistensi teknis hingga memerangi praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fi shing. Partai Liberal Demokrat (LDP) merupakan partai berkuasa Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzou Abe.
Selain menemui Sekjen LDP, Menteri Susi mendatangi produsen radar Japan Radio Co. dan Japan Coast. Saat membuka pertemuan, Susi mengatakan, Jepang adalah
mitra yang penting dalam mengelola maritim, setelah selama 70 tahun hidup membelakangi laut. “Indonesia akan membangun 24 pelabuhan dan Jepang bisa berpartisipasi pada enam di antaranya,” kata Susi, Rabu (12/4/2017).
Menurutnya, Indonesia memang gencar memerangi pencurian ikan yang dilakukan oleh 10.000 kapal dari Thailand, Vietnam hingga Taiwan. Upaya pemberantasan kapal
ikan ilegal itu, katanya, bukan karena berani, tetapi kerugian dari aksi itu telah mencapai US$20 miliar. “Saat ini stok ikan di laut Indonesia bertambah dua kali lipat dan hasil usaha nelayan me ningkat 20%. Indonesia ingin jadi pemain dominan di industri maritim,” tambah Susi.
Toshihiro Nikai yang merupakan Ketua Liga Parlemen Jepang—Indonesia menyambut baik tawaran Susi dan ingin merinci lebih jauh kerja sama tersebut. Menurutnya, Jepang
bisa banyak membantu Indonesia dalam industri maritim. Utusan Khusus Indonesia untuk Jepang Rachmat Gobel berharap agar ada dukungan dari Jepang dalam memberikan nilai tambah industri perikanan Indonesia.
“Kita bisa berharap ada tambahan dan perluasan investasi. Iktikad ini harus dikelola dengan baik hingga memberikan nilai tambah.”
GUDANG PENDINGIN
Sementara itu, Indonesia masih memerlukan fasilitas gudang berpendingin berkapasitas 275.000 ton guna mengantisipasi membludaknya iklan hasil tangkapan nelayan.
Saat ini, dengan area tangkapan begitu luas terbentang dari Sabang sampai Merauke hanya tersedia gudang berpendingin dengan kapasitas 125.000 ton.
“Pemerintah sudah membangun 10 cold storage baru sejak 2015 dengan suhu minus 20 derajat celcius. Tentu saja ini masih jauh dari kebutuhan,” tutur
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KKP Nilanto Perbowo yang turut mendampingi Menteri Susi selama di Tokyo. Oleh karena itu, pemerintah mengundang investor swasta
dari dalam dan luar negeri untuk turut menangkap peluang tersebut. “Investor bisa membangun faslitas cold storage di berbagai titik pendaratan ikan.”
Rachmat Gobel, Utusan Khusus RI untuk Jepang dalam Urusan Investasi, menambahkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Jepang,
khususnya di bidang agribisnis dan kelautan. Jika mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang konsisten bertengger di peringkat lima besar sepanjang 2011—2016.
“Jepang memang bukan investor baru dan negara ini sudah merambah hampir semua sektor bisnis di Indonesia. Target dalam jangka panjang adalah bagaimana Indonesia
menggaet kerja sama dengan Jepang untuk menggarap pasar internasional, tidak lagi domestik,” katanya di Jepang, Senin (10/4).
Sejauh ini, investor asal Jepang sudah masuk sejumlah sektor industri mulai dari makanan dan minuman, manufaktur, properti, teknologi, infrastruktur, otomotif, kelautan,
dan agribisnis di Indonesia. Namun, kerja sama di agribisnis dan kelautan dinilainya belum maksimal dalam menarget pasar mancanegara. Rachmat mencontohkan fokus Jepang dalam membidik pasar kuliner halal, baik untuk pasar domestik maupun internasional.
Dalam hal ini, penguatan kerja sama antara Indonesia dan Jepang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan teknologi bagi industri makanan dan minuman, atau agribisnis di hulunya. Menurutnya, untuk mengambil pasar produk halal, tidak hanya dibutuhkan dukungan dari sisi bahan baku, tetapi juga prosesnya yang mencakup sistem produksi, penyimpanan, hingga pengemasan.
“Tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik dan obat-obatan. Potensi pasarnya bisa mencapai Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Saya berencana mengajak
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjajaki kerja sama dengan Japan External Trade Organization ,” katanya.
Lainnya, dia juga menargetkan komoditas agribisnis misalnya buah-buahan dan rempah-rempah bisa masuk ke pasar mancanegara dengan dukungan kerja sama Jepang. Sejauh ini, belum banyak produk Indonesia yang mampu menembus pasar tradisional akibat lemahnya dukungan standardisasi. Di saat yang sama, Hizkia Respatiadi, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di bidang Perdagangan dan Kesejahteraan Rakyat, mengungkapkan bahwa kenaikan komoditas pertanian misalnya cabai dan beras di Indonesia menjelang hari raya atau hari besar keagamaan lainnya merupakan hal yang lumrah.
“Hal itu membuktikan bahwa pemerintah gagal memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan. Satu-satunya hal dalam jangka pendek yang bisa dilakukan untuk menekan harga komoditas tersebut adalah impor,” ucapnya.(p/mk)