Australia dan Belanda Ambil Jalur Hukum Lawan Rusia karena Kecelakaan MH17
By Nad
nusakini.com - Internasional - Australia dan Belanda telah meluncurkan proses hukum terhadap Rusia melalui Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17.
Tindakan hukum dapat memaksa Rusia untuk mengambil bagian dalam negosiasi yang macet dengan kedua negara, dan juga dapat mengakibatkannya dihukum oleh organisasi terkait PBB yang bertanggung jawab atas administrasi hukum penerbangan internasional.
Australia dan Belanda telah meminta kompensasi dan permintaan maaf dari Federasi Rusia atas bencana MH17 yang menyebabkan 298 orang, termasuk 38 warga Australia, tewas ketika ditembak jatuh di Ukraina pada tahun 2014.
Namun, Rusia, yang telah membantah terlibat meskipun ada temuan penyelidikan internasional, secara sepihak menarik diri dari negosiasi dengan kedua negara pada Oktober 2020.
Menteri luar negeri Australia, Marise Payne, dan jaksa agung, Michaelia Cash, mengumumkan pada hari Senin (14/3) bahwa Australia akan meluncurkan aksi bersama dengan Belanda berdasarkan Pasal 84 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, dan akan menuduh bahwa Rusia melanggar Konvensi Chicago yang mendasari hukum penerbangan.
“Kami telah menyatakan sejak Mei 2018 bahwa Federasi Rusia bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas jatuhnya penerbangan MH17,” kata Payne dalam sebuah pernyataan menjelang pengumuman Senin malam di Sydney.
“Aksi bersama Australia dan Belanda hari ini merupakan langkah maju yang besar dalam perjuangan kedua negara untuk kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas atas tindakan kekerasan yang mengerikan ini.”
“Penolakan Federasi Rusia untuk bertanggung jawab atas perannya dalam jatuhnya penerbangan MH17 tidak dapat diterima dan pemerintah Australia selalu mengatakan bahwa itu tidak akan mengecualikan opsi hukum apa pun dalam mengejar keadilan kami.”
Australia dan Belanda akan mengandalkan apa yang mereka katakan sebagai “bukti yang luar biasa” bahwa penerbangan itu ditembak jatuh oleh sistem rudal darat-ke-udara Buk-Telar Rusia, yang diangkut dari Rusia ke ladang pertanian di timur Ukraina. pada pagi hari tanggal 17 Juli 2014.
Pada saat itu daerah itu berada di bawah kendali separatis yang didukung Rusia.
Kedua negara juga akan memberikan bukti bahwa sistem rudal itu milik brigade militer anti-pesawat ke-53 Federasi Rusia, dan didampingi oleh kru militer Rusia yang terlatih.
Hanya kru Buk-Telar Rusia yang terlatih, atau seseorang yang bertindak di bawah instruksi, arahan, atau kendali mereka yang dapat meluncurkan sistem rudal, yang dikembalikan ke Federasi Rusia tak lama setelah jatuhnya penerbangan MH17.
Tindakan hukum tersebut merupakan tambahan dari penuntutan nasional Belanda terhadap empat tersangka atas tanggung jawab pidana individu mereka dalam jatuhnya penerbangan: tiga orang Rusia, Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov, dan seorang Ukraina, Leonid Kharchenko.
Investigasi internasional menemukan bahwa orang-orang itu tidak "menekan tombol" pada sistem rudal itu sendiri, tetapi telah membawa sistem anti-pesawat ke Ukraina timur dan merupakan penghubung antara separatis Republik Rakyat Donetsk yang didukung Moskow dan Rusia.
Dalam pernyataannya, Payne mengatakan Federasi Rusia perlu dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasionalnya, terutama mengingat invasi ke Ukraina.
“Invasi Rusia yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan ke Ukraina dan eskalasi agresinya menggarisbawahi perlunya melanjutkan upaya abadi kami untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB, termasuk ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah udara Ukraina,” kata Payne. .
“Meskipun kami tidak dapat menghilangkan kesedihan mereka yang orang-orang terkasihnya meninggal sebagai akibat dari tindakan Rusia, pemerintah Australia akan mengejar setiap jalan yang tersedia untuk memastikan Rusia bertanggung jawab sehingga tindakan mengerikan ini tidak akan pernah terjadi lagi.”
Pada konferensi pers di Sydney, Payne mengatakan kepada wartawan bahwa Australia dapat "mempertimbangkan" untuk menarik tindakan tersebut jika Rusia "siap untuk kembali ke meja perundingan ... tetapi kami tidak melihat tanda itikad baik dari Rusia mengenai hal itu selama beberapa waktu".
Australia dan Belanda memberi tahu Federasi Rusia pada 2018 bahwa kedua negara menganggap Rusia bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas perannya dalam menjatuhkan MH17, meskipun Kremlin berulang kali menyangkal.
Menteri luar negeri Australia saat itu, Julie Bishop, pada saat itu meminta Rusia untuk “masuk ke dalam negosiasi untuk membuka dialog tentang perilakunya dan untuk mencari reparasi” bagi keluarga yang terkena dampak. (theguardian/dd)