nusakini.com-- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa sekitar 265.000 rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak bisa menyambung listrik walaupun di wilayah tersebut ada kabel dan tiang listrik. Informasi ini ia peroleh dari Direktur PT PLN (Persero) yang membawahi provinsi DIY. 

Jonan memperkirakan Jika semua rumah tangga itu diberikan subsidi akan memakan biaya Rp265 miliar. 

Berkaca dari hal itu, dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (19/7) lalu, Jonan mengusulkan solusi yang dapat diberikan Pemerintah kepada golongan rumah tangga itu adalah dengan memberikan subsidi biaya sambung listrik. 

• Setelah 72 Tahun Gelap Gulita, PLTMH 35 kW Hadirkan Listrik di Batu Belerang
• PLTMH Silangkitang Tambiski, Terbesar di Tapanuli Selatan Wujud Energi Berkeadilan
• DPR: Energi Terbarukan Dorong Kemandirian Energi Nasional
• Indonesia Salah Satu Pemain Utama Pengembangan Energi Terbarukan Pada Pertemuan ACD Ke-15
• Menlu UAE Sebut Indonesia Negara Kunci di Asia

Jonan menuturkan, sebenarnya usulan tersebut peenah diutarakannya pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 lalu. 

"Saya juga sudah mengusulkan apa subsidinya mau ditambah untuk biaya sambungan listrik golongan rumah tangga R1 450va dan R1 900va non-rumah tangga Mampu (RTM)," imbuhnya. 

"Kalau Gunung Kidul (biaya sambung listrik) satu juta rupiah, jika dikali 265.000 rumah itu cuma 265 miliar. ini kecil, wong subsidinya 50-60 triliun," tambah Jonan. 

Jonan menjelaskan bahwa golongan rumah tangga tidak mampu yang akan disubsidi biaya sambung listriknya tidak akan mencapai dua juta rumah tangga. Dengan asumsi maksimal dua juta rumah tangga, dan jika subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar 2 triliun rupiah. 

"Taruhlah 1 juta atau 2 juta rumah tangga, total Rp2 triliun. Sedangkan subsidinya hampir Rp60 triliun. Ini sekali diputuskan setahun selesai. Mohon dimasukkan di APBN 2019," pungkas Jonan.(p/ab)