nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengharap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih memperhatikan kondisi pengawas ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing. Hal ini sangat penting agar penegakan norma hukum ketenagakerjaan dapat berjalan dengan efektif. 

“Pemda secara keseluruhan ini harus aktif. Karena ketenagakerjaan itu hal yang sudah didesentralisasikan,” kata Menaker Hanif usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Jakarta pada hari Jumat (6/1). 

• Soal Banyaknya TKA di Perusahaan Tambang, Luhut: Ini Kesalahan Kita
• TKA yang Viral di Bekasi adalah Tenaga Ahli, Bukan Pekerja Kasar
• Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA
• Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Perpres TKA
• Cegah Tenaga Kerja Asing Ilegal, Ini Masukan LIPI

Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara tersebut, Menaker juga berharap agar ada dorongan dan trobosan yang kuat untuk meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan di daerah. 

Seperti kasus tentang penyalahgunaan izin menggunakan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA) di daerah. Menurutnya, keberadaan pengawas ketenagakerjaan daerah yang pro aktif dapat meminimalisir pelanggaran izin penggunaan TKA sekaligus menindak tegas dengan cepat ketika terjadi pelanggaran. 

“Daerah harus lebih diaktifkan untut turut terlibat dalam pengawasan,” ujar Menaker. 

Selain itu, dengan adanya pengawas ketenagakerjaan di daerah yang pro aktif, informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya seperti isu dan infromasi yang berlebihan tentang TKA di Indonesia dapat diantisipasi dan diminimalisir. Sehingga, masyarakat tidak resah dengan adanya isu dan informasi tidak bertanggung jawab yang beredar.(p/ab)