nusakini.com - Jakarta - Koordinator Nasional Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri (KITRA) Dadank Riyada mengatakan tragedi kemanusiaan yang menimpa internal Polri merupakan salah satu momentum penting untuk melakukan koreksi total dan mendorong perubahan sistem kesejahteraan yang diterapkan pemerintah terhadap TNI Polri. 

"Tragedi demi tragedi kemanusiaan dan konflik sudah jamak menimpa TNI Polri dan keluarganya hampir tiap hari, seolah sudah jadi takdir dimiskinkan, jalan terkutuk yang harus keluarga mereka pasrahkan terima, kebijakan pemerintah bersama DPR RI tidak pernah memberikan harapan hadirnya solusi kesejahteraan sebagai akar persoalan.

“Tragedi yang menimpa TNI Polri jadi ajang menegaskan diskriminasi, menyebarkan kebencian yang cenderung mendegradasi kredibilitas institusi negara selalu berakhir tanpa solusi", kata Kornas KITRA dalam diskusi daring, Kamis (25/08/22). 

Padahal menurut Dadank Riyada, pangkal persoalannya sistem kesejahteraan yang diberikan kepada TNI Polri dan keluarga mereka tidak lebih baik dari anjing ataupun kambing atau yang disebut sistem vegetatif. 

• Terus Perjuangan Kesejahteraan TNI-Polri, KITRA Jeneponto Gelar Aksi
• KITRA Makassar Kembali Gelar Aksi Desak Kenaikan Gaji TNI Polri
• Aktivis KITRA TNI Polri Kalimantan Barat Gelar Aksi Damai
• LSM Manggala Garuda Putih Dukung Penuh Gerakan KITRA TNI POLRI
• 70 Nelayan Turut Hadiri Aksi Nasional KITRA Sulsel Desak Kenaikan 50 juta Gaji TNI Polri

Dalam pandangan KITRA, lanjutnya, standar kesejahteraan kelas binatang yang diterapkan DPR RI dan pemerintah dalam pemberian gaji kepada TNI Polri menjadi sumber tragedi kemanusiaan, suburnya sindikat mafia dan maraknya penyimpangan yang mau atau tidak harus jadi solusi keluarga mereka dapat tumbuh jadi manusia. 

"Jadi TNI Polri dengan segala perilaku kekurangannya hanyalah korban dari kebiadaban dan pengkhianatan, aktor intelektualnya di DPR, pelaku utamanya itu pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan", ungkap Kornas KITRA.

"Gerakan KITRA dengan tuntutan kenaikan 50 juta gaji TNI Polri merupakan solusi yang sejak 12 tahun lalu hingga sekarang kita desakkan kepada pemerintah dan DPR RI. Ini wujud solidaritas sekaligus kekhawatiran atas nasib TNI Polri dan keluarganya karena sangat rawan ditarget oleh sindikat kejahatan", ujarnya. 

Olehnya itu, momentum ini ingin mempertegas dan menyerukan kepada KITRA se-Indonesia untuk segera mengkonsolidasi dan memasifkan gerakan mendasak kenaikan 50 juta Gaji TNI Polri di daerah masing-masing dan mengimbau jangan sampai terjebak dengan berbagai pernyataan pragmatis. Sama sekali tidak ada korelasinya dengan tuntutan gerakan KITRA untuk selamatkan anak-anak dan keluarga terbaik bangsa ini. 

“Aksi kali ini tidak boleh lagi terhenti hingga tuntutan KITRA terwujud", tegas Kornas KITRA. 

Kornas KITRA telah menetapkan langkah-langkah strategis agar tragedi kemanusiaan ini tidak berakhir sia-sia, apalagi sampai DPR RI dan pemerintah hanya sebatas menghakimi dan menimpakan kesalahan TNI Polri lalu serta merta melupakan pemiskinan sebagai induk kejahatan yang justru diciptakan oleh mereka (DPR dan pemerintah). (*)