nusakini.com, Malang - Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama mendorong agar pesantren mulai menyelenggarakan satuan Pendidikan Formal di lingkungan pesantrennya. Sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan formal pesantren bisa mendapatkan rekognisi dan afirmasi yang sama dengan pendidikan formal lainnya.

Hal ini disampaikan Direktur PD Basnang Said saat memberikan sambutan pada Halaqah Pengasuh Pesantren Ramah Santri di PP. Rejo Darul Mustofa Malang, Minggu (10/11/2024). Hadir, Ketua Tanfidziyah PWNU Provinsi Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz, Pj Bupati Malang Didik Subroto, Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih, Pengasuh Pesantren Rejo Darul Mustofa KH Romo Suroso, Guru Besar Unisma Malang Prof. Maskuri, Kabid PD.Pontren Kanwil Kemenag Jatim Imam Turmidi dan Para Pengasuh Pesantren se - Malang Raya.

Kementerian Agama tengah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Regulasi ini merupakan turunan dari UU No 18 Tahun 2019. Dalam regulasi itu diatur berbagai Pendidikan formal dan non formal pesantren. Di antara Pendidikan Formal Pesantren adalah Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dan Mahad Aly.

• Kunker ke Jateng, DPR Dorong Realisasi Asrama Haji di Demak
• Ulama Maroko dan Mudir Ma'had Aly Indonesia Bahas Pentingnya Integrasi Tasawuf dalam Kurikulum
• Gelar KPMN, Kemenag Perkuat Internalisasi Dasa Darma Pramuka ke Siswa Madrasah
• Wamenag Apresiasi Guru dan Pengawas PAI Internalisasi Ajaran Islam pada Jutaan Siswa
• Amagarapati, Kelurahan Moderasi Pertama di Flores Timur Binaan Kemenag dan Pemda

"Kami mendorong kepada para pengasuh pondok pesantren untuk bisa menyelenggarakan Pendidikan Formal khas Pesantren. Rekognisi, afirmasi dan fasilitasinya sudah semakin jelas. Ada PDF dan SPM itu juga sama diakui seperti halnya SMP, SMA, dan Madrasah," tutur Basnang.

"Pesantren yang berbasis kitab kuning sangat relevan jika mengadakan SPM dan PDF," tambahnya

Berkenaan dengan Akreditasi Pendidikan Formal Pesantren, Basnang menjelaskan bahwa saat ini ada lembaga penjamin mutu eksternal pesantren yang sudah terbentuk sesuai dengan UU Pesantren, yaitu Majelis Masyayikh. Lembaga ini yang akan melakukan asessment akreditasi satuan pendidikan PDF, SPM dan Mahad Aly.

"Untuk akreditasi pendidikan formal pesantren, tidak usah khawatir, ada Majelis Masyayikh," jelas Basnang.

Ia berharap setelah beberapa instrumen dan produk hukum Majelis Masyayikh berkaitan dengan assesment penjaminan mutu terbit, tahun depan sudah bisa mulai melakukan pengakreditasian. "Insya Allah, mudah-mudahan setelah instrumen penjaminan mutunya selesai ini, tahun depan sudah bisa melakukan assesment," kata Basnang. (*)