nusakini.com - Jakarta - Terdakwa Pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Bu Yani tetap dihukum penjara selama 18 bulan. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan menolak kakasi yang diajukan terdakwa.

Juru bicara MA Suhadi mengatakan vonis yang diterima Buni Yani kembali mengacu kepada putusan sebelumnya, yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada Mei 2018.

"Hukuman yang berlaku menjadi seperti putusan sebelumnya, karena (kasasi -red) ditolak di MA," ujar juru bicara MA, Suhadi, Senin, (26/11/2018).

• Kabid Humas Polda Sulsel: Jajaran Satlantas Polda Sulsel Siapkan Solusi Kendaraan Besar Yang Parkir Menggunakan Badan Jalan
• Daun Kafe Dekat Rumah Ibadah Diduga Jual Minol, Ada Kongkalikong dengan Disprindag Makassar?
• Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Diungkap Polres Pelabuhan Makassar
• Polres Gowa Ungkap 1200 Gram Sabu Dalam Operasi di Somba Opu
• Kapolrestabes Makassar Layak Diacungi Jempol, Ini Alasannya

Menurut Suhadi, putusan PT Bandung sendiri menguatkan putusan pertama yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yaitu hukuman penjara selama 18 bulan. 

"PT menguatkan PN, berarti sama saja, bahwa berlaku (vonis) PN," tandasnya.

Meski demikian, Suhadi menyampaikan, mekanisme lain tetap bisa ditempuh pengunggah video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu. 

Menurutnya, Buni Yani bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis yang ia terima.

"Kalau ada alasan-alasannya, ya bisa PK. Kalau dikehendaki. Karena itu kan upaya hukum luar biasa," pungkasnya (b/ma)