nusakini.com-Jakarta-Pemerintah bersama pelaku usaha di bidang logistik duduk bersama mendiskusikan tantangan yang dihadapi dunia logistik sebagai landasan penyusunan Grand Design Sistem Logistik Nasional. Nantinya, grand design ini tidak hanya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0. dengan demikian kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan. 

  “Selama ini pemerintah berusaha memperbaiki kondisi logistik dengan membangun infrastruktur untuk menghilangkan hambatan yang menjadi masalah ekonomi kita. Sistem logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar menghasilkan efisiensi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri breakfast meeting dengan para pelaku usaha di bidang logistik, Rabu (6/2), di Gedung Ali Wardhana, Jakarta. 

  Dalam pertemuan ini, pemerintah dan pelaku usaha membahas isu-isu penting terkait sistem logistik nasional yang diklasifikan berdasarkan waktu: Jangka pendek, jangka pendek-menengah, dan jangka panjang. Selain itu, beberapa isu lain yang dibahas diantaranya mengenai kepelabuhan laut, bandar udara, jasa angkutan laut, dan Pusat Logistik Berikat, logistik pangan, sumber daya manusia (SDM), portal Indonesia National Single Window (INSW), dan logistik kebencanaan. 

  Menko Darmin menekankan bahwa upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, (ii) sistem InaPortNet; (iii) relaksasi prosedur ekspor otomotif; dan (iv) pembangunan otomotif center. 

  Menko Darmin lantas meminta agar para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. "Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini," tegasnya. 

  Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik. 

• Forum KTT W20: Menko Airlangga Serukan Recover Together and Recover Equally serta Sampaikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
• Dikunjungi Petinggi Perusahaan Dana Investasi Infrastruktur JOIN dari Jepang, Menko Airlangga Ajak Kembangkan Sistem Smart City di Ibu Kota Nusantara
• Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Mendapat Apresiasi Positif dalam Pertemuan antara Menko Perekonomian dengan AmCham dan Pelaku Usaha AS
• Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC: Menko Airlangga Tegaskan Minyak Sawit Sebagai Solusi bagi Krisis Pangan dan Energi Dunia
• Komitmen Dukung Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

Pengembangan sistem logistik menurut Perpres ini meliputi enam pilar, yakni: (i) Komoditi Utama; (ii) Infrastruktur Logistik; (iii) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (iv) Sumber Daya Manusia; (v) Pelaku Penyedia Jasa Logistik; dan (vi) Harmonisasi Regulasi.

  Semangat perbaikan kinerja logistik nasional ini kemudian secara konsisten diteruskan di masa Kabinet Kerja dengan membangun berbagai infrastruktur. Selama 2016-2018, sekitar 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar Rp 159 trilliun telah dibangun oleh pemerintah, meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, dan rel kereta api. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengoperasikan system Online Single Submission (OSS). Saat ini OSS mampu melayani 1.000 pendaftar dan menerbitkan lebih dari 850 izin usaha setiap harinya. 

  Pembangunan infrastruktur ini lantas berimplikasi positif terhadap indeks efisiensi logistik, terlihat dari meningkatnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selama dua tahun terakhir, Indonesia naik 17 peringkat, dari posisi 63 pada 2016 menjadi urutan 46 pada 2018. 

  Namun memang posisi ini masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya, seperti Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). “Walaupun kita berhasil membuat loncatan ke peringkat 46, kita perlu berjuang betul agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya,” tambah Menko Darmin. 

  Pertemuan ini menjadi upaya pemerintah untuk menata dan mengembangkan sistem logistik agar dapat berjalan optimal. Menko Darmin berharap pelaku logistik nasional kedepan agar dapat meningkatkan variasi layanan sehingga dapat menghasilkan efisiensi yang optimal.   

Hal ini diamini oleh para pelaku usaha yang hadir. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Hanafi menuturkan, “Kami mengapresiasi dukungan pemerintah kepada dunia logistik untuk dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

  Hadir dalam acara ini Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Giriana. 

  Selain itu juga hadir Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Ketua Indonesian National Shipowners Asosiation (INSA) Carmelita Hartoto, Ketua Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, jajaran tim Sistem Logistik Nasional (Sislognas), perwakilan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, sekaligus akademisi. (p/ab)