nusakini.com--Jakarta--Capaian kinerja BKKBN terbilang memuaskan berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) 2018. Hal ini dilihat dari 3 (tiga) indikator dalam survei tersebut, yaitu 1) penurunan angka total fertilitas yang berhasil ditekan sampai dengan 2.38; 2) angka kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun yang dapat diturunkan menjadi 30 per 1000 perempuan 15-19 tahun dan ; 3) Peningkatan pengguna KB MKJP yang berhasil mencapai 23.1%.

Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP - KKBPK) 2018 merupakan nama pengganti dari Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018. Survei ini merupakan survei untuk untuk memotret capaian program BKKBN. Di dalam prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2015-2019 BKKBN melaksanakan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) ke lima, yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia". Indikator-indikator kinerja yang harus dicapai oleh BKKBN telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Survei diawali dengan survey PMA 2015 dan survei RPJMN 2016. 

• Menag: Bimbingan Perkawinan, Ikhtiar Kemenag Cegah Stunting
• Buka Rakernas BKKBN, Wapres: Kembali Gemakan Peran Sentral BKKBN Dalam Bangun Ketahanan Keluarga
• BKKBN Gelar Dialog Nasional untuk Wujudkan Akuntabilitas Program KKBPK Menuju Indonesia Sejahtera
• Presiden Pantau Langsung Penyaluran PKH Tahap Pertama Tahun 2019
• Pengasuhan yang Baik di 1000 Hari Pertama Kehidupan Dapat Selamatkan Indonesia dari Stunting

Responden dalam SKAP - KKBPK 2018 adalah rumah tangga, wanita usia subur 15-49 tahun, keluarga, dan remaja 15-24 tahun. Survei ini didesain untuk menghasilkan estimasi parameter tingkat nasional dan provinsi. Dalam wawancara sampel rumah tangga, dengan hasil responden rate 67,561 persen. Jumlah responden wanita usia subur 15-49 tahun yang berhasil diwawancarai sebanyaj 60,599 persen. Jumlah keluarga yang memenuhi syarat dengan response rate 70,586 persen, keluarga yang berhasil diwawancarai 69,516 persen, dan responden remaja yang berhasil diwawancarai secara lengkap sebanyak 22,211 persen.

Survei didasarkan pada RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 serta dilakukan oleh BKKBN Pusat melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Perwakilan BKKBN Provinsi dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian di Provinsi. Penyebarluasan hasil survei diharapkan dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan Program KKBPK oleh Pimpinan BKKBN, masyarakat, akademisi dan pemangku kepentingan.

Tahun 2018 adalah momentum untuk dapat memotret keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Program KKBPK selama kurun waktu 2015-2019. Sementara itu, tahun 2018 juga BKKBN harus mempersiapkan diri untuk menyongsong RPJMN 2020-2025. Dengan tetap mengemban mandat untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) maka kita harus memantapkan penataan kebijakan Pembangunan Bidang KKBPK dengan memperkuat pengendalian kuantitas serta memanfaatkan kondisi kependudukan guna peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berdaya saing (Nawacita 5), pembangunan karakter bangsa (Nawacita 8) dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita 3). 

"Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dilakukan melalui keluarga berencana mengandung makna bahwa pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas." ungkap Plt. Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo, MPH saat membuka Seminar Penyajian Hasil SKAP Tahun 2018 di Hotel Sultan (21/11). (r/rajendra)