nusakini.com--Magelang--Lima tahun mendatang, Jawa Tengah masih fokus pada percepatan penurunan kemiskinan. Bahkan, pada periode kedua kepemimpinannya, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menargetkan angka kemiskinan di provinsi ini turun hingga menjadi 7,48 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo saat Musrenbang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng Tahun 2018-2023, di Hotel Artos Magelang, Selasa (23/10). Musrenbang RPJMD 2018-2023 tersebut diikuti oleh beberapa instansi. Selain bupati/ wali kota seluruh Jawa Tengah, ada juga instansi-instansi swasta, LSM, perwakilan tokoh masyarakat, pengusaha dan banyak pihak terkait yang dilibatkan dalam acara tersebut.

Menurut Ganjar, dibandingkan pada awal menjabat 2013 lalu, angka kemiskinan sudah berkurang dari 11,47 persen menjadi 9,82 persen pada 2018. Kendati begitu, angka kemiskinan mesti terus ditekan.

“Untuk itu, pada RPJMD ini, kami menargetkan pada lima tahun yang akan datang angka kemiskinan di Jateng akan turun menjadi 7,48 persen,” katanya.

Selain angka kemiskinan, gubernur juga akan fokus pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Ia juga menekankan pengurangan angka pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan sebagainya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, dia menjelaskan, pada 2018 ini pertumbuhan ekonomi di Jateng sebesar 5,27 persen. Angka itu merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding capaian provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• Wow, Pemprov Jateng dan Kemnaker RI Gelar “Virtual Job Fair”, Ada 280 Lowongan
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center

“Tahun 2023 saya targetkan angka pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,7 persen. Untuk pengangguran, saya targetkan akan turun pada angka empat persen di tahun 2023, serta peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 73,00 persen,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Diakui, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan bantuan semua pihak. Khususnya bupati/ wali kota di seluruh Jawa Tengah. Sebab, tanpa bantuan semua daerah, mustahil target tersebut dapat tercapai.

“Semua daerah harus bekerja keras untuk mewujudkan target ini. Semuanya demi Jawa Tengah yang lebih baik,” bebernya.

Ganjar juga mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini. Mulai dari persoalan lingkungan hidup, ketersediaan air, ancaman bencana, dan sebagainya. Untuk itu, dalam penetapan RPJMD 2018-2023, pihaknya meminta agar tantangan-tantangan itu dapat dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga membuka ruang untuk tanya jawab kepada para peserta, dalam penyusunan RPJMD 2018-2023. Kesempatan itu tak disia-siakan Didik, perwakilan penyandang disabilitas.

Kepada Ganjar, Didik meminta agar akses bagi kaum difabel, khususnya perbaikan bangunan publik dan fasilitas umum agar ramah terhadap penyandang disabilitas. Dia juga meminta agar program sekolah inklusi dapat diperbanyak di Jawa Tengah.

“Kami juga berharap agar kuota pegawai atau pekerja dari disabilitas baik di tingkat swasta maupun BUMD dapat dilaksanakan. Sebab selama ini masih ada diskriminasi terhadap calon pegawai difabel,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ganjar meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk memperhatikan pembangunan gedung dan sarana prasarana umum yang peduli terhadap kaum difabel.(r/rajendra)