nusakini.com--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa infrastruktur permukiman senilai Rp 1 triliun kepada 3 provinsi, 39 pemerintah kabupaten, 20 pemerintah k...

nusakini.com--Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meresmikan Jembatan Sigandul di Ruas Jalan Parakan - Batas Kabupaten Wonosobo, Temanggung Jawa Tengah, Rabu (31/8). Peresmian ditandai...

nusakini.com-- Anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk 2017 mendatang mencapai Rp 9 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan un...

nusakini.com--Pengawasan merupakan fase krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengajak...

nusakini.com--Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan jemput bola untuk melayani e-KTP. Tjahjo memuji Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang memerintahkan anak buah untuk langsung mengetuk rumah warga.  "...

nusakini.com--Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempri...

nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri menghimbau semua elemen untuk bersinergi dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya dalam memberikan arahan Rapat Koo...

nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, M. Hanif Dhakiri mengapresiasi capaian kerja sama negara-negara anggota Colombo Process (CP) yang telah dihasilkan di bawah kepemimpinan Republik Demokratik Sosialis Sr...

nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kepala daerah untuk cermat mengatur kas daerahnya masing-masing akibat penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) di sisa tahun ini.  Menurut T...

nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan target perekaman hingga 30 September 2016 untuk memotivasi warga melengkapi data kependudukannya. Pemerintah memang tak memberikan sanksi secara langsung, na...