nusakini.com - Kedaulatan pangan merupakan salah satu prioritas program kerja Kabinet Kerja. Dalam kedaulatan pangan ini ada lima faktor yang harus diwujudkan, yakni penyediaan bibit, penyediaan pupuk, peralatan kerja, penyuluhan, dan air. 

Lalu di mana peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan? Dukungan Kementerian PUPR terhadap program kedaulatan pangan dilaksanakan dengan meningkatkan ketahanan air.

Kementerian PUPR membangun 65 bendungan pada periode 2014-2019. Dengan dibangunnya 65 bendungan tersebut, ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat menjadi 19,1 miliar meter kubik dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang ada saat ini.

"Kami, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk penyediaan airnya. Kita mempunyai sekitar 7,3 juta hektare lahan irigasi. Sekarang ini, airnya disuplai dari bendungan. Yang kita punya sekarang 230 bendungan. Hanya 11% lahan irigasi yang airnya dari bendungan," terang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diberitakan, agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan.

• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Presiden Tinjau SPAM Wey Momolin, Kementerian PUPR Antisipasi Peningkatan Kebutuhan Air Bersih di Saumlaki
• Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian PUPR Buka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I Tenaga Kerja Konstruksi Pembangunan IKN di Kaltim
• Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas Menuju IKN Nusantara
• Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Pengendara, Dilakukan Pemeliharaan Jalan Tol Dalam Kota dan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo di Sejumlah Titik

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR berupaya mewujudkan ketahanan air. Hal itu akan diwujudkan pembangunan 65 bendungan; yakni 16 bendungan lanjutan yang belum selesai pada 2014, ditambah 49 bendungan baru. Selain itu, sebanyak 29 waduk selesai dibangun dan juga bakal dibangun 1.893 embung atau bangunan penampung air.

"Untuk itu kita ingin membangun bukan 45 bendungan, tapi 49 bendungan yang baru. Kalau ditambah dengan yang belum diselesaikan sampai dengan 2014 itu ada 16. Jadi tugas kami menyelesaikan yang 16 dan membangun yang 49 baru," tambahnya.

Di antara 16 bendungan lanjutan, sudah ada beberapa yang sudah selesai pembangunannya yakni Bendungan Jatigede, Titab, Payasenara, Bajulmati.

"Jadi Kitab di Bali, Jatigede di Sumedang, Payasenara di Aceh, sama Bajulmati di Banyuwangi. Itu bagian dari 16 yang belum dikerjakan sampai 2014," tegasnya.

Pengerjaan 49 bendungan baru bakal dilaksanakan bertahap. Sebanyak 13 bendungan pada 2015, disusul 8 bendungan pada 2016, dan 9 bendungan lagi pada 2017. Delapan bendungan yang dibangun pada 2016 yaitu bendungan Rukoh (Aceh), Ciawi (Jawa Barat), Sukamahi (Jawa Barat), Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara), Sukoharjo (Lampung), Cipanas (Jawa Barat), Leuwikeris (Jawa Barat), dan Ladongi (Sulawesi Tenggara).

"Yang 49 dari 2015 kita mulai dengan 13. Kemudian 2016 ini ada 8. Sedangkan 2017 nanti mulai 9 lagi. Dari 13 pada 2015, mudah-mudahan tahun depan sudah ada yang selesai," tegasnya.

Selain pembangunan, masih ada proyek rehabilitasi bendungan ataupun waduk sebanyak 46 Buah serta embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.175 buah. Restorasi sungai 55 buah, revitalisasi danau 17 buah, dan konservasi rawa 29 buah. Pembangunan pengendali sedimen (check dam) sebanyak 180 buah. (p/mk)