nusakini.com--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa PM Malaysia, Najib Razak, pada prinsipnya menyetujui didirikannya sekolah Indonesia di negara bagaian Sarawak, Malaysia.  

"sebetulnya secara aturan di Sarawak tidak boleh (membuat sekolah Indonesia-red), tetapi PM Malaysia telah setuju apabila Indonesia hendak mendirikan dan mengelola sekolah tetapi pengajuan perizinan harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tempat WNI bekerja, seperti FELDA dan Sime Darby," tutur Wapres JK usai bertemu PM Najib secara bilateral di sela-sela pertemuan World Economic Forum (WEF) on ASEAN, Rabu (1/6). 

Wujud sekolah yang nantinya akan didirikan kemungkinan akan berupa community learning centre (CLC) seperti yang selama ini telah banyak dikelola di wilayah Sabah. Walaupun hanya berupa CLC namun Dubes RI untuk Malaysia, Herman Prayitno yang turut mendampingi Wapres JK bersama Mendikbud Anies Baswedan cukup yakin hal ini merupakan awal yang baik untuk merintis pendirian sekolah Indonesia yang formal di Sarawak. 

"Mudah-mudahan nantinya dapat dikembangkan menjadi sekolah sebagaimana Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di wilayah Sabah," ungkap Dubes Herman. 

Selain membahas tentang rencana pendirian sekolah untuk anak-anak Indonesia di wilayah Sarawak, Wapres JK juga membahas isu-isu lain dengan PM Malaysia, di antaranya mengenai permasalahan nelayan dan tenaga kerja Indonesia. Wapres JK menuturkan bahwa RI-Malaysia sepakat akan menyelesaikan permasalahan nelayan, yang melanggar wilayah perbatasan dan mencuri ikan, dengan cara persahabatan. 

Di sisi lain, Wapres juga juga menginginkan komitmen Indonesia untuk menghentikan pengiriman TKI informal pada tahun 2017 dapat terlaksana. "Kita ingin tenaga kerja yang akan dikirim adalah profesional, yang dilatih dan memiliki keahlian sehingga menjadi tenaga kerja yang formal dan mendapatkan gaji lebih baik," tambah Wapres JK. 

Sebelum bertemu dengan PM Najib, Wapres JK juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director WEF, Phillip Rosler. Menurut Wapres JK, pertemuan WEF kali ini lebih memfokuskan mengenai tantangan yang harus dihadapi ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi. Wapres JK mencontohkan mengenai revolusi teknologi yang harus mulai dipikirkan bagaimana dampaknya terhadap manusia dan lingkungan serta bagaimana mengatasinya. 

WEF on ASEAN yang berlangsung 1-2 Juni 2016 ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara lainnya. Selain Wapres JK dan PM Najib, tampak hadir pula PM Kamboja Hun Sen, PM Timor Leste Rui Maria Araujo dan Wakil PM Vietnam Trinh Dinh Dung. Rencananya pada Kamis (2/6), Wapres JK akan bertemu dengan Wakil PM Vietnam Trinh Dinh Dung dan perwakilan dari Amnesty International. (p/ab)