nusakini.com-- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo membuka Rapat Kerja (Raker) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro, Kamis (16/03). Dalam sambutannya, Wamenkeu menyampaikan pentingnya sinergi antara APBN dan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

“TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) harus bisa memberikan multiplier effect, sebagai engine of growth, bisa bersinergi dengan APBD seluruh Indonesia. Bersinergi antara dana APBN, APBD dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) plus, peran swasta di daerah hingga pertumbuhan nasional itu merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelas Wamenkeu. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

Lebih lanjut, Wamenkeu juga mengingatkan DJPK untuk mengevaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak terlalu terpusat di Pulau Jawa. Perlu kriteria yang jelas untuk pemberian DAK kepada daerah-daerah saat mengajukan proposal kegiatan. 

“DAK harus dievaluasi, apakah masih Java-sentris atau sudah menyebar. Kalau DAK menggunakan konsep filling the gap, harusnya secara natural selection, maka DAK akan tersalurkan ke Indonesia bagian Timur,” ungkap Wamenkeu. 

Menutup acara, Wamenkeu menyampaikan pesan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar ada perubahan cukup fundamental mengenai Dana Insentif Daerah (DID), supaya yang mendapatkan DID adalah daerah yang berkinerja sangat baik.(p/ab)