nusakini.com-Medan- Bank Pemerintah Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Secara umum, perbankan diharapkan dapat mendorong inklusi ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. 

"BPD memiliki peran sebagai strategic partner pemerintah sekaligus motor percepatan pembangunan daerah," jelas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo dalam acara Sharing Session Economic Outlook 2019 di Hotel Adi Mulia, Medan. 

Namun demikian, berbagai permasalahan masih dihadapi oleh BPD. Lemahnya daya saing menjadi semacam puncak gunung es dari berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh BPD secara umum. Lebih jauh, permasalahan lain diantaranya adalah lemahnya Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan BPD, keterbatasan modal BPD, lemahnya visi dan inovasi, komitmen Pemda terhadap fungsi BPD serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM). 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Wamenkeu menekankan peran penting Dewan Komisaris bersama Direksi dalam mewujudkan 'BPD Bersih' dan berdaya saing tinggi. Adanya keteladanan, transaksi yang memperhatikan aspek tata kelola yang baik, pengelolaan SDM, kebijakan standar pelayanan minimum dan kebijakan remunerasi berbasis kinerja diharapkan menjadi hal-hal pokok yang diperhatikan oleh BPD. 

Sharing Session ini bertujuan untuk menyimak paparan dari para pakar ekonomi tentang apa yang akan terjadi di tahun 2019 serta sarana berdiskusi bagi para pemangku kepentingan sehingga para pihak mengerti bagaimana arah pergerakan perekonomian pada tahun ini. 

Pada kesempatan itu, Wamenkeu mengatakan bahwa perekonomian nasional diibaratkan sebagai sebuah mesin yang digerakkan oleh sebuah 'gear' yang bergerak secara sinergis pada momentum yang tepat. Kombinasi 'gear' tersebut adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan semua sektor perekonomian baik sektor primer, sekunder maupun tersier. 

Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan bahwa perbankan adalah salah satu agent of development yang mengalirkan dan memberdayakan uang sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan. Maka dari itu, sektor perbankan harus selalu dalam kondisi yang kokoh dan tahan goncangan dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian.  

Acara yang diselenggarakan oleh Bank Sumut ini dihadiri oleh Gubernur, para Walikota/Bupati, Anggota DPRD, Kepala Dinas serta perwakilan perbankan di provinsi Sumatera Utara. (p/ab)