nusakini.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta semua vendor barang dan jasa industri migas mengikuti program central integrated vendor data base. Program ini untuk meningkatkan integritas bisnis di hulu migas yang bersih dari tindak korupsi.

Menurut Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas Parulian Sihotang, saat ini ada 5.300 vendor yang telah bekerja, beroperasi di hulu migas. Namun, baru 4.000 vendor yang mengikuti program central integrated vendor data base.

• Kementerian ESDM Targetkan PLTA Pertama di Aceh Beroperasi Akhir Tahun 2024
• Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi
• Tim ESDM Siaga Bencana Kembali Terima Bantuan dan Segera Menyalurkannya
• PVMBG Turunkan Status G. Ruang Dari AWAS Menjadi Siaga
• Mulai 1 Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Ini Cara Daftarnya

"Dia (vendor) harus tunduk pada sebuah klausul yang mengatakan bahwa dia mau segera diaudit apakah praktek bisnis. Jadi dia harus mau sewaktu-waktu diaudit, apakah dia patuh tidak dengan program tersebut?" ujar Parulian, Kamis (17/11/2016).

Parulian mengatakan, karena hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam kegiatan hulu migas, SKK Migas tidak segan mencoret (blacklist) vendor yang tak mau ikuti program tersebut. Dengan kata lain, vendor yang menolak berarti tidak ingin dilakukan audit, artinya vendor sudah tidak taat dengan aturan.

"Sekarang sih sudah ada yang di-blacklist baru satu. Tapi enggak bicara jumlah, ini kita lakukan bicara efek jera, supaya orang melihat," pungkasnya (b/mk)