nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri disambut heboh oleh ibu-ibu zaman now saat menghadiri aksi sosial di Perumahan Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (22/4). 

Alih-alih dipersilahkan duduk, kedatangan Menaker justru langsung menjadi bahan swafoto ibu-ibu yang rela mengantri demi mendapat giliran. 

Tidak hanya itu, demi memeriahkan aksi sosial Menaker juga tak keberatan saat diminta menyumbangkan suara menyanyikan beberapa lagu dan memainkan alat musik drum.

Seusai mengisi acara aksi sosial, Menaker Hanif kembali memberikan penjelasan terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 terkait penggunaan tenaga kerja asing kepada para awak media yang hadir meliput aksi sosial. 

"Saya minta masyarakat tidak salah paham. Karena perpres itu tidak membebaskan TKA. Perpres itu hanya memudahkan dari sisi prosedur dan mekanisme birokrasinya. Misalnya kalau ngurus ijin bisa seminggu kenapa sih harus sebulan," kata Hanif. 

• Menaker Hanif Resmikan Posko Pengaduan THR 2019
• Menaker Dukung Pembuatan Kartu Peduli Buruh Untuk Korban Bencana
• Komunitas Masyarakat Robotik Pertama di Indonesia Resmi Dibentuk
• Menaker: Angka Pengangguran Turun Sesuai Harapan
• Perlu Diperkuat, Hubungan Pekerja Pengusaha dalam Era Ekonomi Digital

Hanif menambahkan sebenarnya perpres terkait TKA itu lebih mengatur tentang teknis administrasinya agar lebih cepat dan efisien. Hal ini diperlukan agar tidak menghambat investasi dan tidak melemahkan daya saing Indonesia. 

"Investasi penting untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Karena menciptakan lapangan kerja dari APBN saja tidak cukup, "kata Hanif. 

Dijelaskan Hanif, TKA yang masuk Indonesia juga memiliki syarat-syarat kualitatif tertentu. Misalnya mereka harus memenuhi syarat pendidikan, syarat kompetensi,hanya bisa menduduki jabatan tertentu.  

"TKA juga hanya boleh bekerja dalam kurun waktu tertentu, mereka harus membayar dana kompensasi, mereka hanya bisa menduduki jabatan menengah keatas. Yang pekerja kasar dulu dilarang sekarang juga dilarang," kata Hanif. 

Kalau ada perusahaan memperkerjakan pekerja kasar itu kata Hanif itu pasti pelanggaran. "Jika ada pelanggaran pemerintah selama ini sudah membuktikan melakukan tindakan hukum secara tegas, saya sendiri turun tangan, pengawas tenaga kerja turun tangan, imigrasi turun tangan, polisi turun tangan, pemerintah daerah turun tangan,"kata Hanif. 

"Jadi masalah TKA ini masih sangat amat terkendali. Sampai akhir 2017 jumlahnya 85rb, bandingkan dengan 9 juta TKI yang bekerja di negara lain," kata Hanif.(p/ab)