nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kalau dirinya selalu mengingatkan kepala daerah sampai kepala desa untuk selalu transparan dalam mengambil kebijakan. Mulai dari masalah anggaran sampai penempatan jabatan. 

“Saya selalu mengingatkan perangkat daerah sampai kepala desa harus transparan baik itu dalam penempatan jabatan, masalah anggaran, harus terbuka,” kata dia, Minggu (8/1). 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Kementan, SYL Minta Pengadilan Membebaskannya
• Laporkan Perilaku Suaminya, Ini Kisah Perjuangan Istri Dirut Taspen
• Terkait Kasus Dugaan Investasi Fiktif, PT Taspen Digeledah KPK
• Resmi! Jokowi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

Pihaknya bersama Itjen Kemendagri memang sudah membangun sinergi dengan pihak penegak hukum termasuk KPK dan BPKP. Supaya lebih transparan, ia terus mendorog daerah untuk memaksimalkan penggunaan sistem elektronik government (e-Gov). 

Intinya, kata dia pengambilan kebijakan mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa harus transparan. Sekarang ditambah modus lain yakni masalah mutasi jabatan. Pemerintah pusat sendiri selalu berusaha menciptakan sistem pengawasan untuk daerah. 

“Pakta integritas sudah semua. Yang saya katakan tadi, sudah teken (pakta integritas) tapi masih ada,” ujar Tjahjo 

Saat ini, salah satu kuncinya ada pada masyarakat. Bagaimana mereka juga bisa proaktif sebagai mata telinga aparat penegak hukum. Selain itu, KPK bersama kepolisian juga harus giat lagi dalam menelusuri persoalan tersebut ke depannya.(p/ab)