nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak perlu mempersoalkan rangkap jabatan menteri, mengingat usia pemerintahan saat ini, tersisa hanya satu tahun lagi. Artinya, fokus kerja pemerintahan harus lebih diutamakan. Justru akan kontraproduktif, di tentang waktu yang pendek ini, ada pergantian menteri. 

"Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang ada rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai politik," kata Menteri Tjahjo, di Jakarta, Minggu (21/1). 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Terkait itu, kata Tjahjo telah ada pernyataan dari Presiden Jokowi. Dan menurut dia, pernyataan kepala negara sudah cukup arief, yakni mempertimbangkan usia pemerintahan secara politik tinggal satu tahun lagi. 

"Dimana awal tahun 2019 sudah masuk tahapan kampanye Pilpres 2019," katanya. 

Jika kemudian menteri diganti di saat ini, lanjut Tjahjo, perlu waktu minimal enam bulan menteri baru untuk memahami fungsi dan tugas seorang pembantu presiden. Jadi pasti perlu adaptasi. Padahal tahun 2018, adalah tahap kerja-kerja optimal bagi semua anggota kabinet atau pembantu Presiden. 

"Dan pembantu Presiden harus ikuti dan memahami ritme kerja Presiden dan Wapres, kecuali ada mentri atau setingkat mentri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa Bapak Presiden menggantinya itu hak prerogatif Presiden. Saya sebagai menteri beliau (Presiden Jokowi) ya harus TNI : Taat, Nurut Instruksi Presiden," katanya.(p/ab)