Tiga Kementerian Bersinergi Entaskan Kemiskinan melalui Program Bekerja
By Admin
nusakini.com--Tiga kementerian menandatangani kesepakatan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja). Penandatanganan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan sinergi antarlembaga untuk menekan kemiskinan di Indonesia.
Kerja sama ditandatangani Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Rapat Koordinasi bertema Bersinergi Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Bekerja.
Rapat Koordinasi yang diikuti Kepala Dinas Sosial di kabupaten/kota di 10 provinsi se-Indonesia itu dilakukan di Surabaya, Jawa Timur belum lama ini.
Penandatanganan kerja sama diwakili Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi Za Dulung, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita, serta Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufiq Madjid.
Sinergi lintas kementerian ini berperan penting dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. "Jadi, dalam program Bekerja ini, kita (Kementerian Pertanian) bersinergi. Mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Sosial, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Semuanya kita bersinergi," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Program Bekerja akan menyasar masyarakat kategori miskin, yakni warga berpendapatan di bawah Rp1,4 juta.
Program dibagi ke dalam jangka pendek hingga menengah, yakni selama enam bulan ke depan. Bentuknya berupa pemberian ayam sebanyak 50 ekor, pemberian kandang, pakan, hingga pendampingan.
"Katakanlah 50 butir telur dihargai Rp2.000 per butir. Ayam akan bertelur setiap hari. Jika dikalikan 50 telur, maka jumlahnya 100 ribu per hari. Jika dikalikan 30 hari atau sebulan, maka mencapai Rp3 juta," kata Amran.
Mentan meyakini masyarakat berpenghasilan rendah yang disasar program ini bisa terlepas dari kemiskinan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Andi Za Dulung menyatakan optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan lebih cepat turun dengan adanya program Bekerja.
"Kami optimistis program ini akan menurunkan angka kemiskinan secara permanen," ujar Andi.
Pada program Bekerja, Kemensos berperan dalam hal penyelenggaraan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin.
Ada alasan tertentu yang menjadikan Kemensos turut andil dalam percepatan pengentasan angka kemiskinan bersama Kementan dan Kemendes PDTT. Salah satunya, banyak program bantuan dari Kemensos untuk mengurangi angka kemiskinan di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Bantuan sosial dari Kemensos memberikan kebutuhan dasar yang cukup bagi warga masyarakat miskin. Tapi, untuk memberikan income (pendapatan) yang permanen ini belum ada. Ada program di Kemensos, tapi jumlahnya tidak banyak. Kita punya program 100 ribu keluarga setiap tahunnya," ujar Andi.
Berkaitan dengan program yang digagas Kementan, kata Andi, sangat baik untuk sama-sama bersinergi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Dalam program Bekerja, Rumah Tangga Miskin (RTM) akan mendapat bantuan investasi jangka pendek hingga jangka panjang dengan cara bekerja. Misalnya, bertani, berternak, dan bercocok tanam. RTM merupakan rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan sebagai penerima bantuan.
"Dalam program ini memang dibutuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, beliau (Mentan) meminta nama dan alamat warga dari Kementerian Sosial untuk menjalankan program tersebut. Karena yang menangani fakir miskin dari Menteri Sosial, otomatis datanya ada di sini. Sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin," kata Andi menjelaskan.
Demikian juga halnya Kemendes PDTT yang memahami letak desa yang tergolong miskin. "Jadi, sekarang tiga menteri bersinergi agar tepat sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan," tutur Andi.
Dalam penyaluran bantuan kepada 200 ribu RTM, Kementan memberikan prasyarat sebagai ketentuan penyaluran bantuan. "Misal, berapa luas rumahnya, ada halamannya atau tidak untuk bercocok tanam. Begitu pun saat diberi bantuan untuk berternak. Kementan memberikan syarat. Setelah itu barulah diverifikasi. Kebetulan ada pendamping dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)," katanya.
Dalam kerja sama ini, tiga kementerian melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang ada di tingkat provinsi hingga kabupaten, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas Desa. Harapannya, sinergi ini membawa dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.(p/ab)