nusakini.com - Dua Legislator Senayan dari Fraksi Partai Demokrat (PD) yaitu Herman Khaeron dan Daniel Johan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung di Komisi IV menyambut baik kinerja pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) karena stok beras sangat mencukupi.

“Tahun ini sudah tidak ada surat izin impor beras. Artinya, pemerintah tak lagi impor beras karena stok cukup dan hal ini harus dilanjutkan," kata Herman di Jakarta, Kamis (10/11/2016), seperti dirilis Biro Humas dan Informasi Publik Kementan. 

Mengenai impor beras yang ada pada awal tahun, Herman menjelaskan, itu merupakan realisasi kuota impor 2015 yang mencapai 1,5 juta ton. Tahun lalu, kuota impor beras baru terealisasi 0,8 juta ton. 

Politikus Partai Demokrat yang baru meraih gelar doktor di bidang ilmu pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran ini melanjutkan, cukupnya stok beras tak terlepas dari upaya khusus yang dilakukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK. 

Menurut dia, upaya khusus yang digencarkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ternyata bukan basa-basi. "Saya ini paling keras kritik pertanian, tapi kali ini harus diakui kinerjanya positif," ujar dia. 

Mengacu pada angka tetap yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), Herman melan-jut-kan, pada 2015 produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut lebih tinggi daripada target Rencana Strategis 2015-2019 yang tertulis, yakni 73,40 juta ton GKG. "Ini bahkan, menjadi rekor produksi padi atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir," kata dia. 

• Mentan Amran Beberkan Biang Kerok Turunnya Produksi Beras
• Kementan Optimis Panen Raya di Berbagai Daerah Bakal Turunkan Harga Beras
• XL Axiata Bangun Solusi IoT “Mushtech” Jawab Kebutuhan Petani Jamur di Jawa Barat
• Kado Spesial Kemerdekaan, Rektor IPB Apresiasi Swasembada Beras Indonesia
• FAO Bangga Indonesia Capai Swasembada

Berdasarkan data BPS, capaian produksi padi 2010-2014 berturut-turut adalah 66,47 juta ton GKG, 65,76 juta ton GKG, 69,06 juta ton GKG, 71,28 juta ton GKG, dan 70,25 juta ton GKG. Capaian rekor produksi padi, tak lain lantaran pemerintah saat ini fokus melakukan program intensifikasi dengan baik. Tentu karena Anggaran pertanian tahun ini juga naik," kata Herman. 

Wakil Ketua Komisi IV lainnya, Daniel Johan menambahkan, kinerja budi daya Tanaman pangan memang mendapatkan sorotan masyarakat. Sebab, Tanaman pangan, seperti padi dan jagung, merupakan komoditas yang masuk ke dalam kebutuhan pokok rakyat Indonesia. “Alhamdulillah, sekarang kita lihat kinerja tanaman pangan ini on the track," ujar politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu. 

Menurut Daniel, sinergi antara dua kementerian, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, terbukti bisa membuat stabilitas harga dan kecukupan stok beras nasional. Secara khusus dia mencatat pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu. "Mendag Aran bilang, ngapain lagi impor, barang banyak. Orang yang impor saja tidak ada yang mau dan sampai sekarang memang nggak ada permintaan impor. Artinya, beras oke, cabai aman, bawang bagus," kata dia. 

Daniel pun meyakini, Angka Ramalan (Aram) II BPS yang mencatat produksi padi tahun ini mencapai 79 juta ton GKG, bakal bisa benar-benar terwujud. Selain padi, kinerja subsektor jagung juga harus terus ditingkatkan. 

Sejauh ini, produksi jagung terlihat terus meningkat dengan merujuk data impor jagung pada periode Januari-Mei 2016 yang angkanya sudah turun 47,5 persen, dibandingkan periode yang sama tahun 2015. APalagi, saat ini impor jagung sudah turun 60 persen. "Impor jagung turun 47,5 persen saja sudah menghemat devisa sekitar Rp 2,7 triliun. Penghematan devisa tentu lebih besar dengan penurunan impor mencapai 60 persen," ujar Daniel. 

Dia menyatakan, produksi Tanaman pangan yang baik berdampak langsung pada nilai tukar petani (NTP) nasional. Berdasarkan data BPS, NTP September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,45 persen dibanding dengan NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani naik sebesar 0,73 persen, atau lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani sebesar 0,28 persen. Di sisi lain, posisi Indonesia dalam indeks Ketahanan Pangan global atau Global Food Security Index 2016 meningkat dari peringkat ke-74 menjadi ke-71 dari 113 negara. 

Setelah aspek produksi relatif aman, Herman mengingatkan masih ada hal lain yang harus mendapatkan perhatian pemerintah, yakni menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan ke masyarakat. Oleh karena itu, aspek transportasi harus mendapat perhatian. "Negeri ini kan kepulauan. Kalau terjadi ombak tinggi di laut, kapal tidak bisa berlayar, pasokan pangan ke daerah konsumen lain yang bukan sentra-produksi terancam dan harga bakal bergejolak. Ini yang harus dijaga," kata Herman seraya meminta pemerintah memikirkan insentif ke sektor transportasi, khususnya transportasi untuk pangan. 

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarto Tohir menyatakan, setelah tak lagi impor beras, pemerintah juga harus menunjukkan komitmennya menghindari impor bawang dan cabai. "Ini beras sudah, jagung juga impornya sudah turun. Tinggal bawang dan cabai harus bisa," ujar Winarno. (p/mk)