nusakini.com--Di hari jadi Provinsi Kalimantan Utara yang ke 5, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, daerah otonom, bisa lebih cepat lagi mengakselerasi pembangunan. Sehingga kemajuan bisa cepat dirasakan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri sendiri lewat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, terus memonitor progres daerah otonom. Melakukan evaluasi, terutama anggarannya, sehingga bisa lebih efektif dan efesien. 

"Terus tiap tahun Otda Kemendagri melakukan evaluasi, anggarannya, efisiensinya, dari sisi percepatan pembangunan, dari sisi bagaimana menggerakkan masyarakatnya, mengorganisir masyarakatnya, diulang tahun yang ke lima ini juga sukses, " kata Tjahjo usai menghadiri acara hari jadi atau hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara ke 5, di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (23/4).  

Tjahjo juga bersyukur, pemilihan kepala daerah di Kalimantan Utara kemarin bisa berjalan lancar. Meski ada riak, tapi secara keseluruhan pesta demokrasi di Kalimantan Utara, cukup sukses. 

"Pilkada serentak kemarin (sukses). Dan mulai tahun ini sudah diputuskan oleh Kemendagri bahwa (Kaltara) sudah penuh sebagai daerah otonomi. Saya kira ini lebih maju kedepan supaya lebih cepat maju," katanya. 

Saat ditanya, tentang usulan pemekaran atau daerah otonom baru Pulau Nunukan dan Sebatik, menutut Tjahjo, hingga sekarang belum bisa ditindaklanjuti. Kebijakan moratorium belum dicabut. Apalagi, sekarang usulan pemekaran jumlah sudah cukup banyak. 

"Saya kira belum dulu karena yang daftar 314 (usulan). Saya kira semua prioritas," katanya.  

Sementara terkait dengan tapal batas, kata Tjahjo penyelesaian tentu dilakukan bertahap. Apalagi, Kalimantan Utara misalnya wilayahnya cukup luas. " Ini terus bertahap. Ini kan luas, disini aja 2 setengah kali pulau Jawa. Tapi semua sudah akan dipersiapkan dengan baik. Termasuk soal desa tertinggal, nanti dibahas. Yang penting membangun dari pinggiran itu semua aspek di pedesaan, desa tertinggal itu menjadi skala prioritas," katanya. 

Oleh para wartawan, Tjahjo juga sempat ditanya tentang maraknya kepala daerah yang kena tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para wartawan bertanya, apakah Kaltara termasuk daerah yang rawan korupsi. Tjahjo menjawab, " Aman-aman saja," katanya.(p/ab)