nusakini.com - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani perjanjian kinerja menggunakan sistem Key Performance Indicator (KPI) dan komitmen Open Data.

Terkait penerapan KPI, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, sistem ini telah diterapkan dalam mekanisme aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya yakni, membangun birokrasi yang profesional.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Perlu indikator sebagai acuan mengukur kinerja. Setiap SKPD tentu memiliki indikator berbeda, sesuai dengan Tupoksi," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta

Pria yang akrab disapa Soni ini menambahkan, kinerja pejabat di setiap SKPD harus terukur dan dapat terlihat berhasil atau tidaknya. Ini berlaku di semua daerah.

"Nanti tergantung pimpinan menilai. Jika pada akhir tahun tingkat keberhasilannya rendah, maka akan dievaluasi." jelasnya.

Melalui sistem ini, juga dapat ditentukan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang akan diterima para pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, absensi PNS juga akan menjadi penilaian penting.(pr/kj/al)