nusakini.com--Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan. 

Rata-rata nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten/Kota sebesar 47,57 meningkat 8,59 poin dari tahun 2016 yaitu sebesar 45,91.

Meningkatnya akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pemprov Kabupaten kota, nampak mengalami peningkatan signifikan di wilayah III yang meliputi Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 

• Pemprov Yogyakarta Raih Predikat Tertinggi SAKIP 2019
• Rapor SAKIP A, Kulon Progo Hemat Anggaran Rp 113 M
• Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai SAKIP ‘AA’
• Rapor SAKIP Pemda Wilayah II, 7 Dapat ‘A’, 21 Raih ‘BB’
• Pakde Karwo: Nilai SAKIP Harus Berdampak Pada Kepuasan Masyarakat

Hal tersebut diutarakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat membuka pertemuan SAKIP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Menurut Asman Abnur dihadapan peserta SAKIP, pemerintah Kabupaten Kota telah melakukan upaya-upaya perbaikan yang nyata, bagi peningkatan efisiensi birokrasi dipemerintahannya, 

“Saya harapkan  para Walikota, Bupati dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius dalam memberikan perhatian guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus berorientasi hasil yang maksimal kepada pelayanan publik,” ujarnya 

Di kesempatan itu pula KemenPan RB menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkot Makassar yaitu Penghargaan Penilaian Kinerja dengan Predikat B yang merupakan penilaian tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulsel. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Baso Amiruddin yang didampingi kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim dan Kabag Ortala Moh Syarif. 

Menteri juga memberikan apresiasi kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing. E-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program/kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan. (p/ab)